Eks Sekcam Bersatu Ancam Gugat SK Pencopotan

0 Komentar

Hari terakhir, Moh Ramdhan Pomanto menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Rabu, 8 Mei. Seluruh pejabat Forkopimda Makassar, SKPD, Camat, Lurah, dan ASN Pemkot Makassar mengikuti pelepasan tersebut yang berlangsung di halaman Balaikota. ABE BANDOE/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pencopotan 13 sekcam dan 2 kabid bakal berbuntut panjang. Eks sekcam mulai mengkaji untuk menggugat SK pencopotan itu.

Eks Sekretaris Camat (Sekcam) Tamalate, Fahyuddin Yusuf, mengaku tak akan menerima begitu saja pencopotannya. Diakuinya, belum menerima surat pencopotannya. Namun, dia sudah mengetahui dan mendengar kabar pencopotan tersebut.

Fahyuddin menuturkan, pencopotannya sebagai camat kemudian dikembalikan menjadi sekcam, tidak adil.

Sebab, pada dasarnya kasus tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu.

“Hasil penyelidikan merekomendasikan untuk pembinaan. Semestinya itu yang dijalankan, bukan malah memperpanjang masalah dengan melakukan pencopotan,” ujarnya.

Di sisi lain, rekomendasi pemberian sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditujukan untuk jabatan sebagai camat. Sementara jabatan sebagai camat tidak diakui juga oleh Penjabat Wali Kota. Terbukti dengan adanya surat pemberhentian sebagai camat dan mengembalikan ke jabatan sekcam.

”Ketika jadi camat, tidak diakui sebab dikembalikan ke jabatan semula sebagai sekcam. Kalau kami digugat, artinya kami diakui dong sebagai camat yang dulu itu,” tegasnya.

Menanggapi keputusan pemecatan sebagai sekretaris camat, ia menyatakan akan melakukan konsultasi dengan kuasa hukum untuk melihat celah dan pertimbangan hukum. Jika terbukti ada unsur kesalahan, maka akan dilakukan gugatan hukum.

”Jika ada celah hukum tentu sebagai warga negara kami berhak mendapatkan keadilan. Ada hak untuk menggugat keputusan. Sedangkan tersangka saja bisa membela diri, masa kami yang bukan pelanggar hukum tidak gunakan hak kami,” bebernya.

Ia mengaku saat ini bersama kuasa hukum juga masih menyelesaikan gugatan terkait kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar yang melakukan pengembalian jabatan yang sebelumnya camat menjadi sekretaris kecamatan.

”Kami mau selesaikan yang kasus pertama terkait pencopotan sebagai camat. Nanti akan lanjut lagi pencopotan sebagai sekretaris camat lagi,” bebernya.

Pj wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menjatuhkan hukuman disiplin berat. Para pejabat tersebut dianggap terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Keputusan itu menyusul beredarnya video dukungan untuk calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden tahun 2019.

Wali Kota menjatuhkan sanksi setelah menerima rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, melalui surat bernomor 800/6012/OTDA. Kemendagri merekomendasikan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat sesuai yang diusulkan sebelumnya oleh Wali Kota Makassar.

Dari sejumlah jenis hukuman, wali kota memilih sanksi berupa pembebasan dari jabatan atau non job. Dari 15 eks camat, 13 di antaranya kemudian menjabat sekretaris camat. Dua orang lainnya menjabat kepala bidang. (taq-abd/rif)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...