DPRD Sulbar Siap Kawal Ranperda Penyiaran

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAMUJU–Sejak terbentuk menjadi provinsi, Sulbar belum memiliki regulasi yang mengatur kanal penyiaran maupun batas-batas tontonan sehat.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pun terasa tak bertaji selama ini. Sejumlah pihak mendorong segera dibuat regulasi menyangkut hal itu.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar KPID Sulbar siang tadi, anggota DPRD Sulbar juga mengatakan dukungan tersebut.

Adalah Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Rahim dan legislator Syamsul Samad menyatakan komitmennya mengawal lahirnya perda penyiaran yang sedang digagas KPID.

“Ini langkah maju dari ikhtiar KPID periode ini yang harus kita dukung bersama-sama,” kata Abd Rahim, Kamis, 21 November.

Untuk itu penyusunan naskah akademik harus didiskusikan secara massif pada stakeholder penyiaran di kabupaten, sehingga diharapkan mengurai permasalahan penyiaran yang selama ini dialami pelaku penyiaran.

Hal senada disampaikan Syamsul Samad. Ia menyebutkan upaya KPID layak disambut baik. Sebab untuk melahirkan produk hukum diperlukan kerjasama semua pihak dengan semangat melindungi masyarakat.

Karenanya Perda Penyiaran usulan KPID ini akan dimasukkan dalam prolegda DPRD Sulbar. “Dan menjadi hak inisiatif DPRD,” jelas politis Partai Demokrat ini.

Selain tujuh komisioner KPID Sulbar, hadir juga sejumlah tokoh di antaranya mantan Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Safaruddin DM, Akademisi STAIN Majene, Muliadi, Akademisi Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus dan sejumlah perwakilan LSM.

Kepala Kadis Infokom Sulbar Safaruddin mengharapkan lahirnya perda penyiaran nantinya menjadi solusi mengatasi problema penyiaran sekaligus memberi konstribusi positif bagi perkembangan penyiaran di Sulbar. “Terlebih sinergi dengan program Kominfo, internet masuk desa,” ujar Safaruddin. (nur)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...