FGD Rancangan Perda Penyiaran, Ini Harapan dan Pembenahan untuk KPID Sulbar

Kamis, 21 November 2019 12:59

FOTO: ISTIMEWA

Fajar.co.id, Mamuju — KPID Sulbar kini sudah berumur 11 tahun. Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi empat kali pergantian kepeminpinan.

KPID Sulbar masa tugas Maret 2019-Maret 2022 dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencoba melakukan “inovasi” dengan menggagas lahirnya peraturan daerah tentang penyiaran, yang nantinya dapat menjadi pedoman selain berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang penyiaran.

Dalam menjalankan tugas kurang lebih delapan bulan ini, ada beberapa permasalahan yang perlu dilakukan pembenahan terutama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam tataran lokal.

Tentu semua berharap lembaga penyiaran di daerah ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjawab tantangan zaman di era industri 4.0. Lahirnya perda diharapkan menjadi dasar dan pijakan KPID Sulbar dalam menata dan mencegah terjadi pelanggaran penyiaran guna mewujudkan siaran sehat untuk rakyat.

Berawal dari keinginan tersebut, KPID Sulbar menggelar Focus Group Discussion ( FGD), di Hotel Grand Maleo, Kamis, 21 November 2019.

Ada delapan narasumber utama dari berbagai unsur yakni H Ismail Zainuddin (Tokoh masyarakat), Wakil Ketua III DPRD Provinsi Abd Rahim, Wakil Ketua Komisi I Syamsul Samad, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin DM, Akademisi STAIN Majene, Muliadi, Akademisi Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus, dan Yayasan Karampuang Aditya. Serta, tujuh komisioner KPID membicarakan langkah yang akan dilakukan guna menata lembaga penyiaran yang saat ini memerlukan pembinaan dan pendampingan.

Bagikan berita ini:
8
2
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar