FHI juga mendesak pemerintah dalam rekrutmen PPPK, pos penggajian dialokasikan anggarannya dari APBN. Bukan dibebankan ke daerah, mengingat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam pos belanja pegawai.
Hal ini berpotensi menghambat program pembangunan daerah, karena belanja pegawai rata-rata sudah di atas 50 persen APBD. (jpnn/fajar)
