Tegas! Kapolres Bone: Tidak Ada Istilah Minta Jatah Proyek

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Kapolres Bone, AKBP I Made Ary Pradana menegaskan tidak ada istilah minta proyek kepada pemerintah. Hal itu sesuai dengan pengarahan Presiden RI dalam acara Rakornas di Jakarta beberapa saat lalu.

Itu merupakan kebijakan Kapolri kepada seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia, mendukung agenda nasional menuju Indonesia Maju. Hal itu pun disampaikannya pada saat Rapat Koordinasi Forkopimda di Gedung PKK Kabupaten Bone, Kamis (21/11/2019) bersama dengan pemerintah Kabupaten Bone

Menurut mantan Kapolres Mamuju Utara itu bahwa, komitmen tersebut akan diimplementasikan dengan sekuat kemampauan yang dimiliki, berupaya mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Polres akan mengawal setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemda bersama semua unsur Forkopimda,” katanya.

Polres Bone, kata dia, akan berupaya mencipatakan suasana yang harmonis melalui koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang intens sehingga kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pembangunan bisa dicegah di awal.

Perwira berpangkat dua melati itu juga menegaskan tidak ada lagi pola cari-cari kesalahan, melakukan penjegalan sehingga berpotensi justru akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

“Yang paling penting tidak ada lagi istilah minta jatah proyek pemerintah atas nama Kapolres. Pola seperti itu sudah tidak akan ada lagi. Sudah waktunya semua perangkat hukum yang ada mendukung setiap pekerjaan proyek pembangunan yang memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Sambungnya, pola pengamanan dan penciptaan kondusifitas situasi kamtibmas diharapkan dapat mendukung iklim investasi yang di mungkinkan dapat dikembangkan di Bone. Masyarakat yang ada untuk melakukan hal serupa. Kepedulian dan kemampuan kritis yang dimiliki oleh komponen masyarakat diharapkan betul-betul bertujuan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat banyak.

“Intinya mari sama-sama mengamankan proses pembangunan yang ada. Apabila ada tanda-tanda akan menuju pelanggaran segera diingatkan, diperbaiki dan pembangunan tersebut harus tetap berkelanjutan. Jangan dihambat. Pola pencegahan yang paling utama,” bebernya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...