Nilai Abaikan Keadilan, Komisi III DPR Minta Penjelasan MA soal First Travel

Jumat, 22 November 2019 09:34

Sejumlah jemaah calon umrah yang menjadi korban first travel saat mendatangi kantornya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi III DPR RI angkat suara terkait keputusan Majelis Hakim yang merampas aset First Travel untuk negara. Rencananya DPR akan meminta penjelasan dari Mahkamah Agung (MA) ketika melakukan rapat kerja bersama.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pertemuan dengan MA diperkirakan baru terealisasi pada Januari 2020 mendatang. Sebab, dalam waktu dekat ini anggota DPR akan menjalankan reses.

“Itu kan biasanya secara rutin ada rapat konsul (dengan MA), nah nanti kita akan pertanyakan. Kenapa pilihannya adalah merampas aset untuk negara,” kata Arsul di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Arsul menyampaikan memahami keputusan hakim tersebut. Karena memang ada pertimbangan kelompok korban yang menolak pelimpahan aset tersebut karena dinilai terlalu kecil, atau tidak sebanding dengan jumlah korbannya.

“Tapi menurut hemat saya MA harus berani membuat terobosan. Terobosan yang diperlukan adalah memang di dalam KUHP kita aset hasil kejahatan boleh dirampas maka oke dirampas oleh negara, tapi untuk distribusi kan kepada para korban,” imbuhnya.

Sekjen PPP itu menyampaikan, ketika aset tersebut diputuskan didistribusikan kepada korban, maka kejaksaan sebagai eksekutor bisa meminta bantuan atau rekomendasi dengan instansi terkait lainnya. Terlebih pada tuntutan jaksa pun menyebutkan bahwa aset tersebut dikembalikan kepada korban.

“Dari sisi semangat keadilan sebetulnya tuntutan kejaksaan lebih memenuhi rasa keadilan. Kalau dari sisi putusan, itu lebih kedepankan kepastian hukum saja. Tapi sisi keadilan terabaikan,” pungkas Arsul.

Komentar