Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review, Refly Harun: Itu Tantangan Bagi MK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang mengajukan judicial review (JR) atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK versi revisi) bersama 10 tokoh antikorupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukum tersebut akan menjadi ujian para hakim konstitusi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai JR yang diajukan tiga pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sebagai ujian terhadap para hakim konstitusi. Ia pun memandang, terdapat dua aspek yang membuat MK mengabulkan JR para pimpinan. Yakni aspek materi yang diajukan dan independensi para hakim konstitusi.

Khusus terkait independensi, Refly menyebut relasi antara kekuasaan dan institusi-institusi seperti MK bukan lagi rahasia umum. Maka, menurut dia, kesulitan yang dihadapi para hakim MK yakni mengepankan independensi dan marwah institusi dalam memutus JR tersebut.

“Kita tahu yang namanya relasi antara kekuasaan dan institusi-institusi lainnya itu sudah bukan rahasia umum. Itu tantangan bagi MK untuk benar-benar melihat ini,” kata Refly, Kamis (21/11).

Ia pun menyoroti langkah MK era kepemimpinan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Kala itu, kata dia, hakim konstitusi pernah membatalkan pasal-pasal yang memperlemah KPK atas dasar agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Mau mengabulkan atau tidak mengabulkan itu selalu ada alasannya, selalu ada argumennya. Pada sikap hakim dasar sendiri, dia mau mengabulkan atau tidak mengabulkan ada argumennya,” tuturnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...