Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Mencuat Di Parlemen

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mengemuka. Wacana ini muncul di parlemen. Terlebih setelah ada rekomendasi MPR periode 2014-2019 tentang amandemen UUD 1945. MPR memastikan jabatan presiden RI tetap dua periode.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku Presiden Joko Widodo menyatakan masa jabatan presiden adalah dua periode. Tidak boleh diubah. “Sikap Pak Jokowi sama dengan MPR. Soal jabatan presiden, tata cara pemilihan presiden, tetep seperti yang sekarang. Yakni melalui pemilihan langsung dan dua periode dalam jangka waktu lima tahun,” ujar Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Menurutnya, Jokowi memberi kesempatan MPR menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945. “Presiden minta penjelasan amandemen terbatas yang dimaksud. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan tidak masuk pada sistem politik. Tetapi pada pembangunan ekonomi,” imbuhnya.

Konsistensi pembangunan ekonomi sangat tergantung pada visi misi Presiden. Sebab, saat ini Indonesia belum memiliki pedoman pembangunan secara berkelanjutan. Politisi Partai Golkar ini menegaskan tidak ada wacana mengubah masa jabatan presiden hingga tiga periode. Namun, jika wacana itu berkembang di masyarakat boleh -boleh saja. “Di MPR tidak ada wacana mendorong masa jabatan presiden secara formal tiga periode,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pemerintah belum mengambil sikap. Alasannya, hal itu baru sekedar wacana. “Itu kan baru wacana. Silakan saja. Negara demokrasi mewadahi semua pandangan dan pendapat. Yang pasti, kita belum bersikap,” terang Moeldoko. Dia menilai usulan tersebut bisa ditinjau berdasarkan wacana akademik. Sehingga bisa dilihat apakah usulan masa jabatan presiden tiga periode tepat atau tidak.

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menuturkan usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode datang dari anggota DPR Fraksi NasDem. Menurutnya, PPP belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden. “PPP melihat soal dua periode yang ada sekarang ini juga bukan sesuatu yang jelek. PPP belum ada pikiran ke sana,” jelas Arsul.

Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan wacana tersebut bukan rencana MPR. Dia memastikan, partainya Demokrat menolak usulan itu. Ia menilai penambahan masa jabatan presiden belum diperlukan. “Saya pikir sudah cukup dua periode. Tidak ada urgensi untuk menambah,” kata Syarief. Menurutnya, saat ini MPR masih melakukan pengkajian rencana amandemen UUD 1945. Sehingga tida termasuk dalam agenda MPR.

Sikap serupa juga disampaikan Waketum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia memastikan usulan perubahan masa jabatan presiden hanya wacana. Karena itu, Gerindra tidak ikut dalam pembahasan wacana tersebut. Menurut Dasco, partainya mendukung amandemen terbatas UUD 1945. Namun, tidak dengan perubahan masa jabatan presiden. “Kalau amandemen terbatas kita dukung. Tetapi kalau soal masa jabatan presiden, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Sebab, belum ada urgensi memperpanjang sampai tiga kali. Ini zaman era reformasi. Dua periode saya pikir sudah cukup,” paparnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...