Sulawesi Selatan Masuk 10 Besar Provinsi Intoleran, Riset Setara Institute

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hasil riset SETARA Institute menyatakan, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi provinsi paling intoleran. Di kedua provinsi itu dinilai banyak terjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam lima tahun terakhir, dari 2014-2019.

“Dalam lima tahun terakhir, Jawa Barat ialah provinsi yang paling banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama,” kata Direktur Riset SETARA Institute Halili saat menghadiri diskusi bertajuk ‘Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri’ di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Hasil riset SETARA, terjadi 162 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jawa Barat pada 2014-2019. Angka itu lebih tinggi dari DKI Jakarta yang menempati peringkat kedua. Dari riset SETARA, terjadi 113 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jakarta pada 2014-2019.

Berturut-turut setelah DKI Jakarta ditempati Jawa Timur (98 pelanggaran), Jawa Tengah (66 pelanggaran), Aceh (65 pelanggaran) Daerah Istimewa Yogyakarta (37 pelanggaran), Banten (36 pelanggaran), Sumatera Utara (28 pelanggaran), Sulawesi Selatan 27 (pelanggaran), dan Sumatera Barat (23 pelanggaran).

Halili menyebut terdapat beberapa faktor yang membuat Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi. Faktor pertama karena tumbuh suburnya organisasi yang intoleran.

“Pertama faktor aktor. Aktor kunci yang menyebabkan adanya pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat itu banyak,” ucap Halili.

Faktor lainnya, kata Halili, di Jawa Barat tumbuh subur konservatisme Islam. Kemudian, faktor politik juga mempengaruhi status Jawa Barat menjadi provinsi dengan intoleransi tertinggi.

“Kami identifikasi adalah politik identitas keagamaan itu tinggi politisasinya di Jawa Barat. Pilkada lalu ada dua daerah yang paling intens untuk politisasi. Satu Sumatra Utara, kedua Jawa Barat. Itu kuat sekali,” ucap dia.

Kemudian, lanjut dia, permainan politik aktor nasionalis. Menurut Halili, partai-partai yang beraliran nasionalis turut memproduksi Peraturan Daerah bernuansa syariat.

“Partai-partai nasionalis di Jawa Barat turut memproduksi perda bernuansa syariat,” tegas dia. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...