Isu Mahar Menteri Rp500 Miliar, Wasekjen PPP: Sebut Siapa dan Partainya

0 Komentar

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meradang, atas pernyataan advokat Humphrey Djemat yang menuding pembentukan Kabinet Indonesia Maju diwarnai praktik mahar politik Rp500 miliar.

Humphrey yang mengklaim sebagai ketua umum PPP versi muktamar Jakarta itu mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Jokowi di Kabinet. Pihak yang meminta komitmen Rp500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.

“Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik,” ucap Baidowi kepada jpnn.com (grup fajar.co.id), Senin (25/11).

Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan bahwa Humphrey harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif presiden joko widodo.

“Lagian ngitung isu Rp500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” tutur Baidowi.

Politikus asal Madura yang beken disapa dengan panggilan Awiek ini juga meminta supaya Humphrey tidak disebut sebagai petinggi PPP karena yang bersangkutan bukan pengurus yang sah.

“Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan PPP hanya satu yakni yang sekarang dipimpin Plt Suharso Manoarfa,” tandas Awiek. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...