Lebih lanjut 'anak buah' Prabowo Subianto ini menyebut, pemerintah terkesan menyederhanakan polemik bahwa kendala kepulangan HRS, seperti juga diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, berada di sisi pemerintah Arab Saudi dan HRS, dan bukan pada pemerintah Indonesia. Padahal, pihak Arab Saudi tak berkepentingan terhadap HRS.
Masalahnya, kata Fadli kemudian, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut? Karena HRS bukan warga Saudi.
"Berlarut-larutnya kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia, menurut hemat saya, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi," cuit Fadli. (jpnn/fajar)
