Dugaan Gratifikasi Oknum Hakim PN Watampone Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Rabu, 27 November 2019 17:03

Barang bukti dugaan gratifikasi

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Watampone berinisial H dilaporkan ke Komisi Yudisial (YS) oleh Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Kabupaten Bone, Alwi Jaya dan rekannya, Ilham, yang merupakan kuasa hukum Syamsul Alam.

Laporan terkait dugaan Hakim H menerima gratifikasi penanganan penetapan perwalian anak yang diajukan Hastuti Bustamil. Hastuti diduga meminta bantuan hakim tersebut untuk mengeluarkan putusan penetapan perwalian anak, untuk tujuan pencairan dana Rp400 juta milik almarhum Halpasmal.

Dana tersebut tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, dan untuk mencairkan dana tersebut, haruslah ada surat keterangan penetapan ahli waris. Sedangkan ahli warisnya adalah Syamsu Alam selaku saudara kandungnya. Sementara Hastuti hanyalah istri sirih almarhum Haspamal.

Tak hanya itu oknum hakim H dianggap melanggar kode etik lantaran mengeluarkan keputusan PN Watampone tentang penetapan perwalian anak kepada Hastuti Bustamil. Padahal itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama (PA).

Dengan adanya putusan itu Hastuti kemudian mencairkan dana tersebut berbekal putusan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Negeri Watampone. “Kami sudah laporkan oknum hakim H ke Komisi Yudisial dan Insyaallah akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel,” kata Kuasa Hukum Syamsu Alam, Ilham Rabu (27/11/2019).

Kata dia, oknum hakim H bersama-sama dengan pengacara AA dan pihak BRI diduga kuat bersekongkol melakukan pencairan dana ahli waris tersebut dengan adanya putusan PN Watampone. “Kalau terbukti, bukan hanya oknum hakim yang terlibat pasti ada oknum lain. Karena yang namanya gratifikasi pasti ada suap menyuap di dalamnya,” beber Ilham.

Komentar