Hindari Konflik Horizontal, Kabag Ops Polres Sentani Diminta Tidak Paksakan Eksekusi

Ruko milik H. Muksin/Sukinah Yulianti yang dieksekusi meski masih melakukan perlawanan ke tingkat banding.

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA –- Rencana Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Sentani Jayapura untuk melaksanakan eksekusi lanjutan dari eksekusi sebelumnya terhadap salah satu rumah toko (Ruko) milik termohon pasangan suami istri (Pasutri) H. Mukhsin/Sukinah Yulianti, pada siang hari ini, Rabu (27/11/2019), agar tidak dipaksakan.

“Kami mendapat info dari Aswan, salah seorang anggota Polres Sentani, bahwa pihak BNI meminta besok, Rabu tanggal 27 November 2019, Kabag Ops Polres Sentani akan melakukan eksekusi. Untuk itu, kami berharap jangan memaksakan eksekusi tersebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Sukinah Yulianti, yang dikonfirmasi, Selasa (26/11/2019) atau tadi malam.

Menurut Sukinah, perkara banding telah dijadwalkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, sesuai dengan Relaas Panggilan Sidang/Relaas Pemberitahuan Putusan yang ditujukan kepada penasihat hukum (PH) termohon, Dedi Melani, SH, bahwa panggilan sidang/pemberitahuan yang dikirim dari pengadilan data panggilan sebagai berikut; Nomor Perkara: 240/Pdt.Bth/2019/PN.Jap, Tanggal Sidang: Rabu, 04 Desember 2019, Jam Sidang: Pukul 09.00 WIT, Pengadilan: PENGADILAN NEGERI JAYAPURA. “Jadi, kami berharap agar tidak ada pemaksaan eksekusi sebelum ada keputusan kekuatan hukum tetap,” harapnya.

Secara terpisah, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) Jayapura H. Karim, didampingi Ketua Ikatan Keluarga Pangkep Maros (IKPM) H. Mustakim menegaskan, pihak akan mem-back up sepenuhnya atas kasus yang menimpa salah seorang anggota KKSS tersebut.

“Kami akan mengawal full proses kasus ini sampai tuntas. Jangan coba-coba menzalimi warga kami. Jangan paksakan eksekusi ini sebelum ada keputusan incraht dari Pengadilan Negeri,” imbuh H. Karim.

Tanpa bermaksud memberi isyarat ancaman, H. Karim mengingatkan kalau warga KKSS masih trauma dengan kejadian apa yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu.

“Jangan sampai suasana yang sudah mulai kondusif, tiba-tiba menimbulkan konflik horizontal hanya karena pemaksaan kehendak sepihak,  yang nota bene ada yang menyebut sebagai siasat para mafia peradilan,” terangnya.

Bahkan H. Karim menyebutkan, saat ini ada sekira 5.000 warga KKSS yang bermukim di Sentani. “Jadi, bila hal tersebut dipaksakan, maka bisa saja warga KKSS di Sentani menjadi emosi. Sebab, ini menyangkut harga diri yang oleh orang Sulawesi Selatan menyebutnya ‘SIRI’. Perlu mereka ketahui bahwa ‘SIRI’ itu harga mati dan nyawa taruhannya,” tegas H. Karim dengan nada tinggi.

Sekadar diketahui, eksekusi oleh Pengadilan  Negeri (PN) Jayapura pada Senin (18/11/2019) lalu, terus menuai polemik. Perbincangan di kalangan masyarakat menilai ada dugaan kalau eksekusi tersebut didalangi mafia peradilan. Terlihat dari hasil lelang Ruko itu hanya dihargai sekitaran Rp 3 Miliar, padahal Ruko itu nilai jualnya sekira Rp 5 Miliar.

“Jangan-jangan ada main mata antara pihak penegak hukum, termasuk pelaksana eksekusi dan pemohon. Bukankah ada sekira Rp 2 Miliar, bisa dibagi-bagi. Jadi, wajar saja jika termohon mengadu ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA),” timpal salah seorang tokoh KKSS, yang enggan dimediakan namanya. (lis)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...