Mahar Calon Menteri Rp500 Juta, Ini Saran Emrus Sihombing

0 Komentar

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing (Dok.JPNN/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Emrus Sihombing mengingatkan semua pihak, untuk tidak reaktif merespons dugaan mahar politik Rp500 miliar dalam proses pemilihan calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Terkait isu tersebut, para pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak terlalu reaktif menolak atau membantah isu tersebut,” kata Emrus, Selasa (26/11).

Dia menyarankan para pihak untuk saling konfirmasi menguji kebenaran isu tersebut. “Bukan malah seolah kebakaran jenggot,” tegas pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan itu.

Menurut Emrus, argumentasi penolakan dengan alasan gaji yang diterima sebagai menteri kurang lebih hanya Rp100 juta per bulan dan per tahun Rp6 miliar sehingga tidak logis membayar Rp500 miliar, juga terlalu sederhana dan sangat lemah.

Dia menjelaskan bila memang hasil investigasi ada yang mau membayar Rp500 miliar, boleh jadi orang yang bersangkutan telah melakukan kalkulasi dalam bentuk korupsi anggaran kementerian per tahun yang mencapai puluhan triliunan rupiah. “Ataupun korupsi kebijakan seperti perizinan,” tegasnya.

Direktur eksekutif EmrusCorner itu mengatakan bahwa menteri tetaplah seorang manusia yang bisa saja jabatannya sebagai produk transaksional.

“Bukankah beberapa menteri kita sudah ada yang berurusan dengan KPK terkait dengan tindak pidana korupsi?” ujarnya.

Selain itu, kata dia, argumentasi kalau Rp500 miliar akan mudah diditeksi dan diketahui oleh PPATK, sebenarnya menafikan ungkapan, “maling selalu selangkah lebih maju daripada penindakan atau pencegahan.”

Emrus berpandangan dari sisi positif, isu ini justru bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi lebih lanjut oleh aparat hukum dan atau media massa agar penyelenggaraan negara transparan.

Emrus menyarankan politikus Partai Persatuan Pembangunan Humphrey Djemat sebagai orang yang melontarkan isu tersebut menyampaikan fakta, data, dan bukti yang dimiliki ke aparat hukum atau media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban publiknya.

“Jika tidak, lontaran pandangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” ungkap Emrus Sihombing. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...