Perusda Pemkot Tidak Maksimal, Ara Usulkan Jadikan UPTD

RETRIBUSI. Pegawai Perusda PD Pasar memperlihaan karcis bukti pelunasan jasa jualan dan pelayanan harian pasar di kantornya, Selasa, 26 November. ABE BANDOE/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kontribusi beberapa perusda milik Pemkot Makassar dinilai minim. Dewan mengusulkannya dilebur menjadi unit pelaksana teknis dinas atau UPTD saja.

Nilai kontribusi perusda atau perusahaan daerah terlihat dari dividen perusahaan yang dibagikan ke Pemkot Makassar. Setoran perusda menurun, bahkan ada yang bertahun-tahun tanpa setoran.

Perusda ini lebih banyak membiayai operasional. Penghasilannya untuk membayar gaji direksi, pegawai, dan biaya operasional lainnya. Bahkan, ada perusda yang mengaku kesulitan membayar gaji pegawai.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengaku kecewa pada beberapa perusda yang diharap dapat memberikan kontribusi pendapatan, justru tidak mampu mengelola perusahaan.

Bahkan, setoran dividen atau bagi hasil perusahaan pun nihil. Padahal, ada penyertaan modal dari pemkot untuk mendukung aktivitas usaha.

"Biaya modalnya ini perusda kan lumayan besar. Ternyata ada yang tidak setor deviden. Menurut saya, mending jadikan UPTD saja," kata pria yang akrab disapa Ara ini, Selasa, 26 November.

Sebagai contoh, dari enam perusda Pemkot Makassar, tiga di antaranya yakni PD Terminal Makassar Metro, PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan PD Rumah Potong Hewan (RPH), ternyata nihil menyetorkan dividen pada 2018 lalu.

Jika melihat hasil monitoring dan evaluasi DPRD, capaian target pendapatan semua perusda hingga triwulan ketiga 2019, masih jauh dari target.

PD Parkir Makassar Raya, misalnya, menargetkan pendapatan Rp46 miliar. Namun, realisasi pendapatannya hingga triwulan ketiga baru mencapai Rp12 miliar atau 27,92 persen dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, PD Terminal Makassar Metro yang hingga triwulan ketiga 2019, pendapatan yang mampu dicapai hanya Rp3,2 miliar. Pada posisi yang sama tahun lalu, mampu mencapai Rp5,2 miliar.

Ara menilai manajemen di beberapa perusda memang tidak berfungsi dengan baik. Dia meminta pemkot tidak mendiamkan dan segera menjadikan perhatian khusus.

"Kami di dewan sudah meminta ke pemkot melakukan audit. Kalau memang keberadaannya tidak jelas maka jangan ragu jadikan UPTD," tegas politikus Partai Demokrat ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hasanuddin Leo juga sependapat dengan Ara. Leo mengatakan, pemkot harus segera menimbang plus dan minus keberadaan sejumlah perusdanya.

"Di dewan akan lihat perbandingannya. Apakah lebih baik dan bermanfaat jika jadi perusda atau hapuskan saja dan menjadi UPTD," paparnya.

Leo mengakui keberadaan perusda memiliki dua tugas yang harus berjalan bersamaan. Selain memberikan manfaat sosial dari keberadaannya, juga harus mampu memberikan hasil atau money oriented.

"Kalau pendapatan kurang atau tidak setor deviden itu sudah tanda-tanda lebih baik jadi UPTD agar tidak membebani. Kan ada penyertaan modal yang diberikan dari pemkot," jelasnya.

Direktur PD Terminal, Imran Samad mengakui tidak menyetor dividen ke pemkot pada 2018 lalu. Ia mengaku sudah kesulitan dari sisi pendapatan dan operasional.

"Jangankan dividen, untuk operasional dan gaji pegawai saja, kami kesulitan," jelasnya.

Terkait kendala minimnya pendapatan yang diperoleh PD Terminal, dia berdalih disebabkan sarana dan prasana yang sudah ketinggalan dan perlu pembaruan.

"Infrastruktur yang ada seharusnya diperbaharui dan itu tentu butuh modal. Nah mau minta modal pasti sudah sulit. Serba salah juga kita," bebernya.

Mengenai usulan dewan menjadikan perusda menjadi UPTD, ia mengaku itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar. "Kami bekerja maksimal saja," jawabnya singkat. (abd/rif)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi


Comment

Loading...