Susi Pudjiastuti Diisukan Bakal Isi Jabatan di Perum Perindo


Di pihak lain, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, masuknya Ahok dan sejumlah mantan menteri ke BUMN bukan politik akomodatif. Sebab, biasanya, politik akomodatif identik dengan masuknya orang-orang partai ke institusi pemerintah. Itu pun dengan latar belakang yang kerap tidak sejalan dengan jabatannya. ”Kalau politik akomodatif itu, misalnya, muncul orang partai yang tiba-tiba jadi menteri atau Wamen, yang latar belakangnya tidak memiliki korelasi dengan jabatannya,” tutur dia setelah acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (26/11).

Yang Jokowi lakukan dengan memasukkan mantan pembantunya ke BUMN lebih condong ke politik simbol. Jokowi berupaya memperlihatkan bahwa dirinya ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk membantu BUMN. ”Misalnya, Pak Rudiantara itu profesional, latar belakang bukan partai. Kemudian, ada nama Arcandra, misalnya, memang orang yang kuat di bidang migas,” papar dia. Kemudian, Ahok dimasukkan dengan melihat rekam jejaknya yang dikenal clean sesuai dengan tantangan di Pertamina.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui teknis dipilihnya sejumlah mantan menteri sebagai pejabat BUMN. Sebab, itu kewenangan menteri BUMN dan presiden. Namun, dia yakin bahwa presiden relatif sudah mengetahui kemampuan mantan pembantunya. ”Dari sisi profesionalitas, beliau sudah dikenali kinerjanya,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah capaian selama menjadi menteri dipertimbangkan. ”Itu juga menjadi pertimbangan, karena pengalaman mengelola birokrasi itu sebagai capital (modal, Red) untuk bekerja,” tuturnya. (jpg/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR