Ekonom Minta Fokus dan Total Perbaiki Ekonomi Nasional

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentimen negatif masyarakat dan pelaku pasar disinyalir akan muncul jika Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto lebih fokus mengurusi perpolitikan Golkar dibanding ekonomi nasional. Ini terkait dengan pesan Presiden Jokowi untuk fokus membenahi ekonomi nasional.

Menurut Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangkaraya Fitria Husnatarina, sentimen negatif bisa muncul lantaran Airlangga dianggap kehilangan fokus dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara.

“Idealnya harus bisa menjaga independensi sebagai Menko. Riset hampir selalu bisa membuktikan bahwa akan muncul sentimen negatif masyarakat terhadap dualisme atribut seperti ini,” kata Fitria kepada wartawan, Kamis (28/11).

Diketahui, Airlangga dikabarkan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar pada Munas yang digelar Desember nanti. Padahal, kata Fitria, tugas Menko Perekonomian sangat berat, sebab harus bisa menjamin keberadaan iklim investasi yang mendukung untuk masuknya calon pemodal ke Indonesia.

“Airlangga tentu harus bisa mewujudkan pesan Presiden Joko Widodo agar Indonesia mampu bertahan dalam meghadapi ancaman resesi global mulai tahun depan,” paparnya.

Sebagai catatan, sepanjang 2015-2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus pada kisaran 4,88 persen hingga 5,17 persen. Angka tersebut berjarak cukup jauh bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2014-2019 pada angka 6 persen hingga 7 persen.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri dalam negeri, para menteri di bidang ekonomi harus fokus dan menunjukkan komitmen siap bekerja secara independen dan total.

“Karena itu butuh komitmen dan fokus. Sulit jika harus rangkap jabatan. Mengurusi ekonomi negara dan parpol,” pungkasnya.

Sementara itu terpisah, menurut Loyalis bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) Syamsul Rizal mengungkapkan ada tiga menteri di kabinet Indonesia Maju yang mencampuri urusan internal Golkar.

Syamsul Rizal menyebutkan, tiga menteri tersebut menelepon dan meminta sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar untuk memilih Airlangga Hartarto di musyawarah nasional (Munas) 3-6 Desember mendatang.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan jika memang faktanya terjadi seperti itu, maka sangat disayangkan, karena mestinya menteri bekerja membantu presiden.

“Bukan malah menjadi tim sukses calon ketua umum partai,” kata Pangi di Jakarta, Kamis (28/11).

Pangi juga mengingatkan, Presiden mesti mengingatkan kembali tupoksi menteri, yakni harus fokus pada kinerjanya membantu presiden. Bukan malah mengurus atau jadi tim sukses partai.

“Menteri jangan sampai tidak fokus pada tugas pokoknya, jangan terlalu dalam masuk ke wilayah politik,” tegas dia.

Pangi pun memperhatikan dari awal, sangat banyak sekali yang punya kepentingan ikut campur urusan Munas Golkar, bahkan tokoh eksternal yang bukan kader Golkar.

“Menteri adalah pembantu Jokowi bukan pembantu calon ketum parpol. Citra pemerintahan Jokowi bisa rusak,” paparnya. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...