Kader Partai Berkarya Suarakan Tak Jadi Oposisi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Partai Berkarya bergejolak. Sebelumnya mereka memilih menjadi oposisi berada di luar pemerintahan. Namun, kini ada yang mengusulkan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ketua DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang mengatakan, ‎Kaukus Partai Berkarya ini sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing dan berusaha menjaga kepercayaan, amanah, serta harapan masyarakat terhadap partai.

“Untuk diwujudkan dan berusaha menjalankan peran, fungsi dan tugas masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya serta konstitusi partai demi mawujudkan visi, misi dan prinsip perjuangan partai,” ujar Badaruddin dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Jumat (29/11).

Badaruddin mengatakan, adanya kaukus ini untuk menjaga agar terhindar dari upaya-upaya untuk merongrong dan merugikan partai, baik dari kepentingan kelompok maupun pribadi. “Kaukus berusaha menjaga dan mewujudkan marwah, pemikiran, cita-cita dan harapan Presiden Kedua Republik Indonesia H. Muhammad Soeharto,” katanya.

Oleh sebab itu, Kaukus Partai Berkarya ini menginginkan supaya partai yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) untuk tidak memilih menjadi oposisi. Melainkan mendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Mendorong partai untuk mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk mensejahterakan rakyat,” ungkapnya.

Adapun Kaukus Partai Berkarya ini menghasilkan enam poin kesepakatan. Salah satunya partai gagal lolos ke parlemen hingga tak menjadi oposisi.

  1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/20191 tanggal 21 Mei 2019 dan pasca-penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Partai gagal mencapai target perolehan 80 kursi Anggota DPR RI sebagaimana ditetapkan dalam Rapimnas ke-III tanggal 11 Maret 2018 di Surakarta dan partai gagal memenuhi persyaratan minimal 4 persen ambang batas perolehan suara atau parliamentary threshold yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sehingga partai tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI.
  2. DPP sebagai badan struktural pelaksana atau eksekutif partai di tingkat nasional yang bertanggung jawab atas kepengurusan partai secara menyeluruh tidak mampu menggerakkan mesin politik partai secara optimal karena tidak berjalannya atau minimal belum terjadinya hierarki komunikasi partai yang baik sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi antar-pengurus di semua tingkatan, tidak adanya rencana strategis, petunjuk teknis yang ditetapkan untuk pemenangan dan gugus kendali target yang terarah dan terukur serta tidak adanya kontribusi dan bantuan anggaran dari DPP untuk keperluan operasionalisasi dan pemenangan partai pada kontestasi Pemilu Tahun 2019 sehingga mengharuskan pengurus di semua tingkatan di seluruh Indonesia membiayai secara mandiri pengurusan dan operasionalisasi partai serta untuk pemenangan partai pada Pemilu 2019.
  3. Bahwa anggota, perolehan suara sah secara nasional partai sebesar 2.929.495 suara, adanya perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah, struktur kepengurusan partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia, kader, simpatisan dan jaringan konstituen merupakan potensi partai yang diperoleh oleh masing-masing pihak terkait secara mandiri atau merupakan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perundangan-undangan, harus dikelola dan ditumbuhkembangkan dengan baik dan terukur berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan atau peraturan organisasi partai lainnya sehingga target partai dapat dicapai.
  4. Pengurusan partai tidak berjalan efektif dan optimal karena tidak mengacu atau sekurang-kurangnya belum mengacu pada ketentuan AD/ART, tidak adanya koordinasi dan konsolidasi yang produktif sehingga terjadi dinamika di internal partai yang menghendaki dilakukannya evaluasi dan revitalisasi kepengurusan partai di tingkat pusat secara menyeluruh melalui Munas atau Munaslub berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang diatur dan ditetapkan dalam AD/ART untuk perbaikan partai dan agar partai memiliki waktu yang cukup untuk konsolidasi seluruh elemen partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia, mempersiapkan dan mengikuti agenda-agenda politik nasional, utamanya untuk memenangi kontestasi Pemilu Tahun 2024.
  5. Kepada pihak-pihak tertentu agar menghentikan penyalahgunaan wewenang, manuver, intrik dan agitasi baik di internal maupun eksternal partai yang hanya berorientasi untuk kepentingan kelompok tertentu dan atau pribadi yang merugikan dan merongrong harkat dan martabat partai dengan mengeyampingkan etika dan aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya serta konstitusi partai yang sudah ditetapkan yaitu AD/ART partai.
  6. Mendorong partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good corporate governance) secara adil, merata, transparan, akuntabel, responsibel, kewajaran dan kesetaraan dalam berbagai bidang. (jpc/fajar)
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...