FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar talk show terkait menghadapi problematika penilaian tanah percepatan pembangunan infrastruktur. Berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat (29/11/2019).
Ketua Umum MAPPI, Okki Danusa, mengatakan, sosialisasi ini untuk mendiskusikan terkait pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan.
"Salah satu kegiatan yang sangat signifikan dalam pengadaan tanah itu adalah penetapan dan ketinggian. Di sinilah peran penilai sangat penting," ujarnya.
Menurutnya, selama melakukan tanggung jawabnya penilai tidak hanya melakukan pekerjaan, namun harus mendapatkan input dari instansi terkait, terutama dari BPN menyiapkan data bentuk nominatif.
"Masyarakat yang tanahnya sudah dikerahkan kepada penilai, sesuai dengan amanat UU maka seharusnya penilai memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," urainya .
Tugas penilai kata dia, adalah melakukan perencanaan menggunakan data yang benar, sesuai dengan pemilik tanah. 'Penilai juga bertugas memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang akan dinilai bukan bicara nilanya sekian, " jelasnya.
Dalam undang-undang, penilai akan menilai banyak hal, tanah, baguna dan segala sesuatu yang melekat diatas tanah. "Ini smua masuk kerugian-kerugian yang akan di tanggung masyarakat dan hal itu logikanya kalau dilakukan dengan benar maka infomasinya benar maka hasilnya tidak akan merugikan masyarakat," ungkapnya.
Dalam melakukan penilaian, Peran masyarakat juga diperlukan untuk memberikan infomasi yang benar. Penilai juga dalam melakukan penilaian harus independent
