Wakil Ketua MPR: Usulan NU soal Pemilihan Presiden di MPR Arahan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Munas (Musyawarah Nasional) NU (Nahdlatul Ulama) di Kempek, Cirebon pada 2012 lalu mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR. PKB menilai usulan dari para kiai NU tersebut sebagai arahan. Fraksi PKB akan mencari cara agar semua fraksi di MPR bisa menerima usulan tersebut.

“Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat, dan arahan. Sekaligus kami akan berpikir. Apakah ide atau arahan dari kiai NU ini bisa diterima oleh semua fraksi yang ada. Ini sedang dipikirkan,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menyebut usulan kiai NU perihal presiden kembali dipilih MPR adalah hal yang perlu dikaji secara mendalam. Namun, MPR tetap akan berpegang pada aspirasi masyarakat. “Kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan, sekaligus memasukkan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting. Tapi semua kembali kepada kehendak masyarakat. Karena sampai saat ini sudah terlanjur pemilihan langsung. Dengan biaya dan risiko yang besar pula,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, pilpres kembali ke MPR seperti mengulang era Orde Baru. Titi meyakini wacana tersebut tidak akan berhenti. “Pasti akan ada lanjutan yang menjadi pembenaran. Mulai dari pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan kebutuhan figur yang terbaik,” ujar Titi.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut usulan itu harus dikaji dulu secara mendalam. “Itu harus ada kajian mendalam. Tidak bisa serampangan. Banyak aspek yang mesti dikaji,” kata Arif.

Terkait kajian, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan hal yang sama. “Itu akan dibahas di Komisi II. Wacana tersebut harus dilihat kajiannya. Apakah kita mau kembali ke belakang, apa itu akan ada manfaat untuk demokrasi ke depan,” tutur Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menilai sistem pemilihan presiden yang kini berlaku sudah berjalan baik. Meskipun, dalam pelaksanannya, masih ada sejumlah permasalahan. “Indonesia sudah melakukan pemilu langsung berkali-kali. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yang tidak sesuai harapan. Namun, itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik,” sebut politisi PDIP tersebut.

Seperti diketahui, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menyampaikan aspirasi kiai NU terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Menurut Said, jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaatnya, pemilihan presiden secara langsung berbiaya tinggi. Terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam keutuhan bangsa. Dia menyebut kiai sepuh NU dalam di Kempek, Cirebon pada 2012 lalu mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...