Dua Pejabat BPN Kalimantan Barat Ditetapkan Tersangka oleh KPK

0 Komentar

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan bahwa KPK telah menetapkan dua pejabat BPN Kalbar sebagai tersangka (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016, Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat, Siswidodo.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/11).

Laode menjelaskan, dalam kurun 2013-2018, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui Siswidodo.

“Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar,” ucap Laode.

Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening pribadi Gusmin, rekening istrinya, bahkan hingga rekening anak-anaknya. Sedangkan, uang tunai yang diterima Siswidodo dikumpullan ke para bawahannya dan dijadikan uang operasional tidak resmi di samping menggunakannya untuk keperluan pribadi.

“Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang, dan Surabaya, serta peruntukan lain,” ucap Laode.

Gusmin dan Siswidodo tidak melaporkan penerimaan tersebut dalam kurun waktu 30 hari kerja sehingga keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...