PBNU Wanti-wanti Pemerintah Tak Terkecoh Surat FPI

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Front Pembela Islam (FPI) hingga kini belum mendapat perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah tidak ingin ada Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya, FPI tercatat terdaftar di Kemendagri dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Terbaru, FPI sudah menyatakan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Selain itu, FPI juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Semua pernyataan itu dituangkan dalam surat bermaterei.

PBNU meminta pemerintah tidak terkecoh atau tertipu oleh surat. Yang terpenting adalah perbuatan yang nyata. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas menegaskan tidak ada tawar-menawar dalam mengokohkan persaudaraan (ukhuwah). Baik persaudaraan sesama iman, antarwarga negara, dan persaudaraan kemanusiaan.

“Islam sudah jelas dan tegas mengajarkan hal tersebut. Islam mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan memegang komitmen atau janji. Para pendiri negara ini sudah berkomitmen dengan mengikat janji bersama untuk berdirinya suatu negara. Islam menyebut dengan istilah mu’ahadah wathaniyah. Yaitu NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945. Semua anak bangsa terikat komitmen dan janji tersebut. Karena janji adalah utang dan utang wajib dibayar. Tak pandang pribadi warga negara atau kumpulan orang yang berhimpun dalam LSM ataupun organisasi. Itu tuntunan ajaran agama,” tegas Robikin di Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurutnya, komitmen tidak cukup hanya hanya melampirkan di atas kertas. Namun, harus terkonfirmasi dari ujaran, sikap, dan perbuatan. “Jika perbuatan suatu organisasi menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau melawan konstitusi atau hendak menghapus sekat negara bangsa dengan mendirikan khilafah, maka organisasi seperti itu tidak layak mendapat legitimasi dari pemerintah,” imbuhnya.

Dia meminta pemerintah jeli dan cermat. Jangan sampai tertipu oleh surat pernyataan setia. Robikin menyinggung siasat untuk memperoleh legitimasi administratif dari pemerintah.

“Jangan terkecoh dengan mendasarkan lembar surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sebab, pernyataan kesetiaan seperti itu harus ditindaklanjuti oleh keputusan organisasi. Yakni melalui forum permusyawaratan tertinggi organisasi. Apakah itu muktamar, kongres, musyawarah nasional, atau apa pun namanya. Jika tidak, hal itu lebih terkesan sebagai siasat. Tujuannya agar mendapat legitimasi administratif dari pemerintah. Hal ini jelas tidak bisa dibenarkan,” ucap Robikin.

Sebelumnya, FPI menduga ada dinamika politik di balik belum terbitnya SKT. Karena itu, FPI mengajak Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertemu dan berdialog.

“Ini bukan dinamika mengenai masalah administrasi ormas dalam mengurus SKT. Namun, hal ini sudah masuk dalam dinamika politik yang sangat keras,” ujar Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro.

Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan setiap ormas biasanya punya ideologi perjuangan atau misi-misi yang hendak diperjuangkan. Namun, jangan sampai membuat ormas menghapus Pancasila sebagai ideologi negara.

Kemendagri dan Kementerian Agama sampai saat ini masih melakukan kajian-kajian terhadap FPI sebelum dikeluarkannya perpanjangan Mahfud MD menyatakan, masih ada hal-hal yang perlu didalami. FPI juga sudah membuat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI. Hal itu merupakan salah satu syarat akan diterbitkannya SKT oleh Kemendagri.

Selain itu, FPI juga menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Pernyataan FPI itu juga diperkuat dengan meterai. Kemenag menyebutkan FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi ormas yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019. “Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019, sudah dipenuhi FPI. Sehingga Kemenag mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT,” kata Sekjen Kemenag M. Nur Kholis.

Ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA itu. Antara lain dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, dan NPWP. FPI juga memenuhi persyaratan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan.

Tetapi, kewenangan Kemenag hanya menerbitkan rekomendasi. Diketahui, rekomendasi itu sudah diserahkan ke Kemendagri. Sedangkan penerbitan SKT, menjadi kewenangan mutlak Kemendagri. Rekomendasi dari Kemenag itu, tidak membuat SKT FPI langsung diperpanjang izinnya oleh Kemendagri. Masih ada kajian-kajian yang mendalam. Seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI. Salah satu yang jadi sorotan dalam AD/ART FPI adalah poin penerapan syariah secara kafah atau menyeluruh.

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11) lalu, menilai secara teologis poin itu bermakna positif. Akan tetapi, FPI juga pernah mengeluarkan kampanye NKRI Bersyariah. Hal itu menimbulkan kesan FPI hendak mendorong penerapan hukum Islam di Indonesia seperti di Aceh.

Selain itu, kalimat dalam AD/ART seperti Khilafah Islamiah merupakan salah satu yang masih didalami Kemendagri. Menurut Tito, wacana-wacana yang diusung dalam anggaran dasar FPI tersebut bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebhinekaan. Tak hanya itu, Kalimat jihad juga memerlukan penelusuran lebih mendalam. (fin/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...