Pemkot Makassar Usulkan Perda Pembubaran RPH, Fraksi Demokrat: Kami Tidak Setuju

0 Komentar

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara (pertama kiri) saat mengikuti rapat terkait usulan pembentukan Perda di DPRD Makassar, Senin, 2 Desember. (Muhclis Abduh/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Pemkot Makassar mengajukan Perda pembubaran PD. Rumah Potong Hewan (RPH) masuk menjadi prioritas pada tahun 2020 mendatang untuk dibahas bersama DPRD Makassar.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara memiliki pendapat berbeda terkait PD. RPH. Ia menentang usulan pemkot tersebut.

”Kami fraksi Demokrat tidak setuju RPH ini dibubarkan. Jangan asal bubarkan saja. Jangan serta merta tidak capai deviden lantas mau dibubarkan. Semestinya dipikirkan solusinya agar bisa bertahan,” tutur Abdi.

Terkait adanya penolakan terkait usulan pengajuan Perda Pembubaran PD. RPH, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM, Umar menegaskan usulan tersebut telah melaui kajian dan tidak asal diusulkan menjadi Perda.

“Kalau ada penolakan itu hak anggota dewan. Hanya saja mesti dipahami, ini kami sudah kaji. Selama beberapa tahun terakhir PD. RPH ini membebani sebab tidak menghasilkan deviden dan malah daging potong dari luar Makassar yang masuk ke Makassar,” tegasnya.

Dengan alasan tersebut menurutnya maka Pemkot Makassar memilih opsi untuk mengajukan pembubaran PD. RPH. (abd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...