Disuntik Modal Tapi Merugi, Sri Mulyani Evaluasi 7 BUMN

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) akan melakukan evaluasi terhadap 7 BUMN yang mengalami kerugian setelah menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah 2018.

Dari 74 BUMN yang menerima PMN, terdapat 7 BUMN yang merugi, yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel.

“Kami bersama menteri BUMN akan bersama-sama melihat mana-mana yang memang perlu untuk diperkuat dalam bentuk penguatannya dan bagaimana misi pembangunannya tetap bisa dijalankan secara lebih bertanggung jawab,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, semua BUMN sebagai entitas yang perlu dijaga keberlanjutannya agar ke depan tidak ada lagi BUMN yang merugi.

“Menteri BUMN kan sekarang sedang lakukan evaluasi dengan dua wamennya. Mereka sedang menjalankan itu. Kita lihat bagaiman beliua memperbiki kinerja dan bentuk kebijakan yang dibutuhkan BUMN tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, dari 2015 hingga 2018 pemerintah sudah menyalurkan PMN secara total mencapai Rp130,4 triliun. Terdiri dari 2015 Rp65,6 triliun, 2016 Rp51,9 triliun, 2017 Rp9,2 triliun dan 2018 Rp3,6 triliun.

Tahun 2020 pemerintah menyiapkan PMN untuk BUMN sebesar Rp 18,7 triliun baik tunai maupun non tunai. Angka itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 20,3 triliun.

Para BUMN yang merugi di 2018 itu pun tak mendapatkan jatah untuk PMN 2020. Terdapat 1 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalanan.

Kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, selama empat tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan modal sebesar Rp105,5 triliun ke BUMN.

Dari dana tersebut, ada dua perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero). “Dari Rp 105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya,” ujar Erick.

Rinciannya, PLN menyerap PMN sebesar Rp35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp16,1 triliun atau 15 persen.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, BUMN yang merugi akan menjadi perhatian pemerintah. Pihaknya akan mencari penyebab apa saja BUMN bisa sampai merugi.

“Iya harus diperhatikan tata kelolanya, ruginya karena apa, seperti apa dia sudah menerima PMN, iya kan. Lalu apa yang sudah dikerjakan, lalu bagaimana kondisi keuangannya. Kami analisis lebih lanjut bersama Kementerian BUMN,” kata dia.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, memang sudah seharunya BUMN yang merugi harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Menurut Huda, 7 BUMN yang merugi karena pengelolaan manajemennya yang buruk sehingga bukannya untung justru merugi.

“Faktor manajemen yang amburadul salah satu penyebab bobroknya kinerja BUMN. Sebut saja PT Krakatau Steel. Udah merugi terus dan salah satu pejabatnya ditangkap KPK pula. Itu harus dievaluasi secara menyeluruh,” tukas Huda. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...