FAJAR.CO.ID, JAKARTA —Meski ada delapan kandidat, rivalitas Airlangga Hartanto dengan Bambang Soesatyo paling mencolok. Delegasi Sulsel pun ikut bermanuver.
Munas Partai Golkar menjadi persaingan terbuka petahana Airlangga dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pemilihan ketua umum yang baru itu akan digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa-Jumat, 3-6 Desember.
Keduanya pun telah mengembalikan formulir. Bamsoet mengembalikan formulir pada pukul 13.00 WIB di kantor DPP Partai Golkar. Formulirnya diterima langsung oleh Ketua Komite Pemilihan Munas Golkar, Maman Abdurrahman.
Sementara Airlangga Hartanto, mengembalikan formulir sekitar pukul 16.30 WIB. pengurus teras DPP pun ikut menemani Menko Perekonomian ini. Ada Sekjen DPP Golkar Golkar Lodewijk Feidrick, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dan pejabat lain.
Selain itu, beberapa ketua DPD I dan DPD II hadir dalam pengembalian formulir. Bahkan Maman Abdurrahman, yang menerima formulir Airlangga memberi sambutan, setelah sebelumnya bungkam saat menerima pendaftaran Bamsoet. Ketua Panitia Munas Mechlias Markus Mekeng, juga tampak datang.
Maman Abdurrahman mengatakan, panitia sebenarnya ingin agar syarat dukungan 30 persen diberikan melalui surat tertulis. Akan tetapi, keputusan terakhir akan diserahkan kepada peserta munas.
“Ada 560 pemilik suara di munas. Mereka berasal dari DPD II, DPD I, DPP Partai Golkar, dan ormas-ormas partai. Munas rencananya akan dibuka Presiden Jokowi,” bebernya, di DPP Golkar, kemarin.
Ada delapan orang yang resmi mendaftar sebagai calon ketua umum. Ahmad Annama, Ridwan Hisjam, Bambang Soesatyo, Agun Gunandjar Sudarsa, Indra Bambang Utoyo, Derreck Loupati, Ali Yahya, dan Airlangga Hartarto.
Tanpa Negosiasi
Sementara Airlangga menjelaskan proses ini bukan kali pertama diikutinya. Tak ada perubahan, baik dari segi proses dan persyaratan. Pun proses musyawarah tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap munas. Tak ada negoisasi dengan setiap calon.
“Di Partai tak ada yang seperti itu. Tidak seperti mengelola perdagangan. Jadi tak ada negoisasi,” bebernya usai menyerahkan formulir.
Dukungan 30 persen pun harus dipenuhi sebagai bakal calon. Menurutnya, itulah yang menjadi syarat utama. Dia pun yakin bisa memenuhi segala syarat tersebut, dukungan dari DPD I dan II tak berhenti mengalir ke dirinya.
Sementara Bambang Soesatyo tak ingin mempersoalkan terlalu panjang masalah mekanisme pemilihan. Dia menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada peserta munas atau pemilik suara.
“Pemilik suara yang menentukan masa depan partai ini. Semua kembali ke pemilik suara, baik DPD I, DPD II, serta semua yang punya hak pilih dan hak suara saat Munas. Mereka sudah dewasa dalam berpolitik,” tambahnya.
Galang Massa
Calon Ketua Umum Petahana Partai Golkar, Airlangga Hartanto menggalang massa sehari jelang munas Golkar. Dia bertemu dengan para petinggi, senior, hingga jajaran pengurus daerah di Hotel Solitaire Gading Serpong, malam tadi.
Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Feidrick mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka memaparkan hasil pertemuan Arilangga dengan seluru DPD. Mulai DPD wilayah DKI Jakarta, DPD Jabar, hingga pertemuan seluruh DPD se-KTI di Bali, hari Minggu lalu.
“Dari sinilah kelanjutan itu tentu kita perlu informasikan ini juga ke para petinggi-petinggi Golkar yang kebetulan mendukung Pak Airlangga. Kebetulan insyaallah nanti ada Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Luhut Binsar Panjaitan, hingga JK,” bebernya di kantor DPP Golkar.
Dia berharap, ada petunjuk dan arahan kepada seluruh tim hingga pemilih hak suara. Termasuk jajaran pengurus daerah. Pun sejauh ini, dukungan dari segala pemilik suara pun sudah jelas.
“Semua sudah selesai. Kita sudah keliling dan tahu bagaimana jumlah dukungan Pak Airlangga. Kehadiran beberapa senior juga untuk meminta arahan. Termasuk Pak Luhut, bukan sebagai seorang Menko, tetapi sebagai senior di Golkar yang mendukung (Airlangga),” jelasnya.
Dia pun tak ingin berspekulasi, soal dukungan yang cukup besar ke Airlangga Hartanto. Semua tetap akan ditentukan pada Munas nanti. Dia mengaku sejauh ini Airlangga sudah dapat sekitar 514 suara baik DPD I, DPD II serta pemilik suara lain.
“Kita minta tertulis. Prosesnya pun dirapatplenokan. Jadi bukan perorangan ketuanya. Tapi memang itu pemegang hak suara mewakili. Yang mereka bawa itu suara kolektif,” tegasnya.
Sementara pada pertemuan Airlangga dengan jajaran pengurus DPD I dan DPD II Golkar kawasan Indonesia Timur, di Bali ada sosok Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid dan jajaran ketua DPD II Golkar di daerah. Selain itu, anggota DPR RI asal fraksi Golkar juga terlihat dalam pertemuan tersebut.
Hanya saja saat dihubungi sore kemarin, Nurdin Halid enggan berkomentar. Termasuk soal keikutsertaannya dalam pertemuan yang digelar di Tangerang, Senin malam.
Demokrasi Beringin
Calon petahana, Airlangga Hartanto menjamin akan tetap merangkul Bambang Soesatyo ketika nantinya dia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Arena persaingan mereka hanya di Munas saja.
Menko Perekonomian ini mengatakan, rivalitas mereka hanya pada Munas. Tak berkaitan dengan posisi Bambang Soesatyo sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Posisi itu tetap pada Bamsoet.
“Ini agenda Munas, yah konteksnya Munas. Soal MPR itu tak ada dalam agenda. Digebukin ajah kami masih merangkul sampai sekarang,” bebernya kepada FAJAR, usai menyerahkan formulis pendaftaran.
Dia mengaku, sudah tiga kali mengikuti Munas. Tak ada agenda lain selain menyangkut persoalan pemilihan pemimpin hingga keberlanjutan partai. Syarat ketua pun tak pernah berubah.
Pengalaman ikut dalan Munas mulai 2014, 2016, dan 2017 menjadi bagian dari pelajaran yang sangat penting. Dia paham betul, bagaimana yang lain memainkan dan mengenbangkan narasi.
“Sudah sudah ikut munas selama empat kali. Seperti saat ini, syarat pun tak pernah berubah. Kalau soal mengembangkan ketua umum,” tambahnya.
Cari Aman
Munas Golkar terbagi dua kubu. Banyak yang bermanuver main dua kaki. Cari aman. Pengamat Politik Unhas, Andi Ali Armunanto menyatakan dalam proses menjelaskan Munas Golkar ini, Nurdin Halid (NH) menjadi salah satu tokoh yang berupaya mengamankan posisi.
Terkesan bermain dua kaki mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) di satu sisi dan di sisi lain juga mendukung Airlangga Hartarto. Dengan taktik politik main dua kaki ini, Ali menilai NH sedang mencari keuntungan dari kedua belah pihak.
Sehingga siapa pun yang terpilih, NH tetap menjaga posisi politiknya. Tetap memiliki nilai tawar tinggi. "NH juga pasti sadar bahwa Sulsel ini punya nilai tawar yang tinggi, makanya tidak takut bermain dua kaki," tegasnya.
Namun, Ali menebak di detik-detik akhir, ketika kekuatan politik sudah kelihatan mengerucut calon yang lebih kuat untuk terpilih, NH akan langsung merapat.
Adapun mengenai perseteruan Bamsoet dan Airlangga, ia menyatakan hanya akan panas di awal-awal konstelasi dan menjelang akhir setelah lobi-lobi politik, akan mereda.
"Tradisi Golkar itu sangat dinamis. Di awal berseteru, tapi setelah jelang akhir maka sudah reda lagi setelah jelas lobi-lobinya," imbuhnya.
Terkait apakah posisi Bamsoet sebagai Ketua MPR tetap bisa bertahan meskipun misalnya Airlangga yang menang, akan tergantung bagaimana Bamsoet menyikapi.
"Kalau tetap ngotot si Bamsoet hingga akhir Munas bisa jadi Airlangga ambil sikap misalnya mencabut status Bamsoet sebagai ketua MPR," tegasnya.
Sementara, pengamat politik, Sukri mengatakan memang di setiap perhelatan pemilihan Ketua Umum Partai, banyak yang bermanuver dengan jalankan politik dua kaki. Namun, ini riskan bila dimanfaatkan faksi lain. Termasuk di Golkar Sulsel.
"Bukan mustahil, ada faksi yang tidak mendukung NH di internal Golkar Sulsel. Ini riskan bila faksi ini ikut berandil besar memenangkan Ketum terpilih. Ini jadi ancaman bagi posisi NH di Golkar Sulsel," bebernya.
Sementara, hasrat Bamsoet untuk maju menurutnya lebih untuk menepis tudingan ada deal politik atas penunjukannya sebagai Ketua MPR. Kendatipun kalah, Bamsoet setidaknya bisa memaksa Airlangga lewat manuvernya mempercayakan sebagai Ketua MPR.
"Tetapi jika Bamsoet memang ada deal politik sebelumnya, otomatis akan terancam posisinya," tukasnya. (*)
