Aturan Menag Soal Majelis Taklim, PKS: Mengingatkan Kita pada Zaman Orde Baru

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kebijakan baru Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, menimbulkan pro dan kontra. Bahkan DPR menyoroti tentang aturan yang mewajibkan majelis taklim terdaftar di Kementerian Agama.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, kebijakan yang‎ dilakukan pemerintah terlalu berlebihan. Sehingga dia menyebut seperti kembali ke era Orde Baru terkait adanya intervensi pemerintah terhadap majelis taklim.

“Yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan. Ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru, fenomenanya seperti itu,” ujar Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com (grup fajar.co.id), Kamis (5/12).

Sohibul menjelaskan pemerintah seakan telah mengembalikan seperti di era Orde Baru. Sebab telah mengintervensi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

“Bolak-balik apa yang dulu pernah kita lakukan kesalahan, masa balik lagi ke situ. Apa yang diputuskan pemerintah hari ini, kami kritisi karena itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional,” imbuh Sohibul.

Menurut Sohibul, pemerintah dalam membuat peraturan perlu adanya kehati-hatian. “Terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini,” tegas eks rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan masyarakat untuk tidak perlu resah dengan adanya peraturan menteri tersebut yang mengharuskan majelis taklim terdaftar. Karena semangat dari peraturan tersebut adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan data base registrasi Kemenag. Hal itu agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan