Mudah Dapat Diskon di MA, Hambali Thalib: Angin Segar bagi Koruptor

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Maruah penegakan hukum dipertanyakan. Efek jera penegakan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) berkurang.

Sederet nama yang terlibat kasus korupsi telah dipotong masa hukumannya di tingkat Mahkamah Agung (MA). Di antaranya Idrus Marham, Irman Gusman, Patrialis Akbar, Choel Mallarangeng, M Sanusi, OC Kaligis, dan Angelina Sondakh.

Pakar Hukum Pidana UMI, Prof Hambali Thalib menilai, sebenarnya hukum menyatakan, terbukti tidaknya, pengurangan hukuman ada standar. Misalnya kasus Idrus dari pasal 11 UU Tipikor dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri (PN), lalu pidananya diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sementara MA kembali ke pasal 11.

Timbul kritikan atas putusan itu. Apalagi, MA benteng terakhir dalam penegakan hukum. Kalau semua kasus korupsi mendapat keringanan, maka itu namanya tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Hambali mengakui, apa yang dilakukan MA boleh-boleh saja.

Hanya dalam persepsi masyarakat yang melihat seolah-olah penegakan hukum tidak konsisten di dalam membentengi tindak pidana korupsi.

“Khawatirnya masyarakat, nanti semua koruptor melakukan upaya hukum. Memang upaya hukum boleh saja, karena itu hak yang melekat kepada pencari keadilan. Tapi, seharusnya jangan terkesan semua kasus besar justru mengalami pemotongan,” katanya kepada FAJAR, Rabu, 4 Desember.

Kata dia, para koruptor ini di satu pihak sudah terbukti bersalah. Di sisi lain, tidak. Jika memang tidak terbukti, maka seharusnya dibebaskan. Kalau pun terbukti, yang menjadi pertimbangan, adakah hal yang bisa meringankan?

Pengadilan biasanya bergerak pada sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal. “Sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh MA, tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dilakukan PN atau PT. Yang terjadi sekarang kadang kala terjun bebas,” kata guru besar hukum UMI itu.

Dengan potongan masa hukuman di MA, muncul pertanyaan apakah hakim PN dan PT dianggap punya pertimbangan hukum atau standar putusan? Di antaranya bukti yang terkuak dalam persidangan. Terutama pasal yang diterapkan oleh penuntut umum.

Mantan Ketua Aptisi Wilayah IX A Sulawesi itu menegaskan tentu tidak. Karena, pada umumnya dinyatakan terbukti, lalu memberikan hukuman. Makanya, MA perlu lebih cermat melihat ini, agar putusannya tidak terkesan jauh dari efek jera.

“Tidak ada yang salah dengan putusan pengadilan negeri karena didasarkan pada pertimbangan, alat bukti, dan pasal yang diterapkan. Hanya pada persoalan sanksi pidana yang diterapkan, karena tidak memberi efek jera dan nilai keadilan yang substantif. Masyarakat nanti bisa menilai putusan ini hanyalah putusan prosedural. Tidak mencerminkan putusan keadilan,” jelasnya

Mantan Direktur PPs-UMI itu mengakui, ada hal yang hilang di MA. Semenjak pensiunnya Hakim Agung, Artidjo Alkostar. Dia merupakan Ketua Kamar Pidana. Sangat terkenal karena putusannya yang tidak memandang bulu. “Pokoknya tidak ada kasus korupsi yang lolos. Tapi, setelah pensiun, angin segar bagi koruptor karena melakukan kasasi. Bahkan sampai ke PK,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pegiat antikorupsi. Peneliti ACC Sulawesi, Anggareksa berpandangan sama dengan Hambali. Menurutnya, dulu saat Artidjo masih ada hukuman koruptor selalu diperberat pada tahap kasasi, sekarang malah sebaliknya.

“Kami kecewa dengan pemotongan hukuman tersebut. MA seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hal yang meringankan saja, namun juga dampak luas akibat dari korupsi terhadap masyarakat,” ucap Angga sapaan karibnya.

Harapannya, ke depan MA harus melihat dari segala aspek sebelum meringankan hukuman koruptor. “Walau sudah memperhatikan putusan PN dan PT, cuman itu tadi. Tidak ada perspektif korban atau dampak dari korupsi itu, sehingga memvonis ringan,” bebernya. (gun-rdi/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...