Pembantu Jokowi Kurang Komitmen, Istana Mulai Gerah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pihak Istana makin gerah dengan minimnya komitmen sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, staf khusus presiden, hingga pejabat daerah yang enggan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Peringatan ini pun diberikan, agar seluruh pejabat tidak melebihi tenggat waktu Januari 2020.

“Pelaporan LHKPN sederhana namun dengan pendataan objek yang lebih detil Ini harus segera dilaksanakan. Artinya dalam kurun waktu satu bulan sudah cukup dan diharapkan bisa dilaksanakan,” kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kemarin (5/12).

Dia Fadjroel, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga telah meminta semua pejabat tersebut menyelesaikan LHKPN. ”KPK masih menanti LHKPN dari sejumlah pejabat termasuk wakil menteri serta Staf Khusus Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan LHKPN,” jelasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan jika KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan serta empat orang wakil menteri.

Proses penyampaian LHKPN untuk 11 penyelenggara negara itu, kata dia, masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.

“Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi,” ucap Febri.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...