Kasus Penyelundupan Harley-Davidson, Usut Semua Direktur Garuda

0 Komentar

Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Dukungan pada pencopotan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) terus mengalir. Dukungan tersebut datang dari para karyawan Garuda yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).

Bukan itu saja. Dukungan serupa bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyebut langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari sudah tepat. ”Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah, itu tegas sekali,” ujarnya setelah meresmikan tol JORR 2 ruas Kunciran–Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemarin (6/12).

Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, melainkan juga di semua BUMN. ”Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” tuturnya.

Terkait Dirut definitif garuda yang baru, mantan wali kota Solo itu enggan berkomentar. Dia menyerahkan kepada menteri BUMN. ”Tanyakan ke menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.

Di tempat terpisah, Ikagi menyambut positif keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial serta merugikan perusahaan dan pegawai.

”Kami sangat mendukung respons cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat Garuda,” ujar Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin saat konferensi pers di Jakarta kemarin (6/12).

Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menuding Ari memanfaatkan jabatannya untuk menyelundupkan Harley-Davidson di pesawat baru Garuda. Dengan alasan itu pula, Erick mencopot Ari dari jabatannya.

Lebih lanjut Zaenal membeberkan, ada sejumlah kebijakan kontroversial Ari selama memimpin Garuda. Antara lain, Ari diduga memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018.

Kebijakan kontroversial lain yang merugikan awak kabin secara langsung, antara lain, mempersulit terjadinya perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK beberapa awak kabin tanpa alasan yang jelas, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya.

”Cukup banyak kebijakan aneh selama Pak Ari menjabat Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami bersyukur Pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.

Pihaknya juga meminta Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa dengan Ari Askhara.

”Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah merugikan awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan, hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang,” urainya.

Sementara itu, Kementerian BUMN masih menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lain yang tersangkut kasus tersebut. Menurut dia, kasus itu tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk memecat Ari Askhara. Sebab, Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhirnya berada di tangan pemegang saham.

”Mau tidak mau, lewat RUPS. Nanti kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS,” ujarnya.

Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) direktur utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat direktur keuangan dan manajemen risiko. Arya menegaskan, Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton. ”Yang pasti, Pak Fuad nggak ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga,” terang Arya.

Arya hanya kembali menegaskan bahwa pencopotan Dirut Garuda merupakan bukti bahwa Menteri Erick sedang membuktikan komitmennya untuk ”bersih-bersih” BUMN. Sebab, yang jadi fokus ke depan, menurut Arya, tak boleh lagi adanya penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN.

”Di era Erick Thohir, figur komisaris akan jadi peran sentral pengembangan BUMN. Komisaris bakal punya wewenang mewah dengan mengaudit seluruh sendi BUMN tempat mereka ditugaskan. Merekalah yang jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit,” ungkap Arya.

Hingga tadi malam, Ari Askhara belum bisa dimintai konfirmasi. Jawa Pos beberapa kali menghubungi Ari untuk mendapatkan tanggapan langsung mengenai tuduhan penyelundupan Harley-Davidson dan pemecatan dirinya. Nomor teleponnya aktif, tapi dia tidak menjawab telepon Jawa Pos. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menegaskan bahwa Dewan Komisaris Garuda Indonesia kemarin menyampaikan SK Dewan Komisaris No DEKOM/SKEP/ 011/2019 tanggal 5 Desember 2019. Secara garis besar, SK itu menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia.

Menurut Ikhsan, penetapan Fuad sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia berlaku hingga dilaksanakannya RUPSLB. Fuad bertugas memastikan kegiatan bisnis dan operasional tetap berjalan sesuai rencana kerja perseroan. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...