Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Jadi Polemik, Kemendagri Pastikan Tak Langgar UU

FAJAR.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan dalam Pilkada 2020 yang tercatat dengan Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang ditetapkan pada 2 Desember 2019 sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang. Terlebih dalam aturan tersebut mantan narapidana korupsi boleh ikut Pilkada 2020.

“PKPU sesuai dengan dengan peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana hasil rapat dengar pendapat antara KPU RI, Bawaslu RI, Pemerintah dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (8/12/2019).

Bahtiar menjelaskan, dalam Pasal 4 terkait persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mengikuti Pilkada 2020. Penambahan norma Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) oleh KPU, dengan menggunakan frasa mengutamakan adalah bukanlah norma persyaratan dan tidak mengikat, tersebut norma yang hanya bersifat imbauan.

“Frasa mengutamakan bukan berarti melarang calon pasangan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang mantan narapidana kasus Tipikor untuk bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. Hal sepenuhnya adalah kewenangan partai politik,” ucap Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan, apabila larangan pencalonan mantan napi kasus korupsi dimasukkan ke dalam PKPU, maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Komentar

Loading...