Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Jadi Polemik, Kemendagri Pastikan Tak Langgar UU

Minggu, 8 Desember 2019 12:26
Belum ada gambar

Pembatasan hak seseorang berdasarkan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 harus dilakukan melalui UU, bukan melalui peraturan teknis. Ketentuan tersebut juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 di mana mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Isi Pasal 4 ayat (1) huruf h tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Sebelumnya, komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan PKPU tersebut sudah disahkan. Sehingga sudah berlaku untuk Pilkada serentak di 2020 mendatang.

“Itu kan sudah disahkan, jadi sekarang sudah berlaku,” ujar Evi saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2019).

Namun demikian, KPU tetap mengimbau kepada partai politik sebaiknya tidak mencalonkan orang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Namun hal itu sifatnya hanyalah imbauan, bukan pelarangan.

“Jadi, di Pasal 3A kami meminta kepada partai politik untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” tukasnya. (jpc)

Bagikan berita ini:
7
3
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar