Dana Koperasi Pasar Butung Rp85 Miliar Diduga Ditilep

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dana KSU Bina Duta Pasar Butung diduga telah digelapkan. Totalnya Rp85 miliar lebih.

Dugaan penggelapan dana itu setelah Ketua KSU Bina Duta, Muh Anwar melaporkan M Irsyad Doloking di Polda Sulsel, 16 Mei 2019. Laporannya dugaan tindak pidana penggelapan.

Anwar kembali melaporkan pengusaha properti itu di Mapolrestabes Makassar atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Sabtu, 7 Desember.

Anwar melalui kuasa hukumnya, Andi Ifal Anwar dan Hari Ananda Gani, mengatakan, kasus dugaan penggelapan dana koperasi telah merugikan pedagang. Irsyad selaku terlapor diduga menikmati dana koperasi secara individu.

Ifal mengatakan, Anwar selaku kliennya, menemukan adanya selisih pembayaran listrik sebesar Rp70 juta setiap bulan sejak 2015 hingga 2018. Total ditaksir sekitar Rp3,5 miliar lebih.

Dana tersebut lanjutnya, mengalir ke rekening pribadi milik terlapor, Irsyad Doloking. “Ini bukti transaksinya,” kata Ifal sembari memperlihatkan bukti foto copy setoran tunai dari Bank BNI yang dikirim Nurdin kepada terlapor, saat konferensi pers di Roemah Kopi Jalan Boulevard, Minggu, 8 Desember.

Nurdin adalah karyawan bidang engineering KSU Bina Duta. Dia divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama dua tahun. Hukuman pidana itu berdasarkan laporan Andri Yusuf, selaku pengurus baru KSU Bina Duta.

“Betul terjadi dualisme kepengurusan di koperasi. Tetapi sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri Makassar No 83 PTGN yang dikeluarkan 15 November, memenangkan pengurus lama, yaitu Ketua KSU Bina Duta Muh Anwar,” ujarnya.

Nurdin lanjutnya, tidak dibebankan untuk mengganti uang koperasi. Sebab terbukti, pegawai biasa tersebut hanya dimanfaatkan oleh Irsyad dalam proses pengambilan uang pembayaran listrik.

“Setiap bulan, pembayaran listrik hanya Rp30 juta. Tetapi, Nurdin diminta menagih listrik ke KSU Bina Duta sebanyak Rp100 juta dengan cara membuat kwitansi sendiri. Nah, kelebihan uang Rp70 juta itulah ditransfer secara tunai oleh Nurdin ke Irsyad Doloking,” jelasnya.

Anwar menyebut M Irsyad Doloking merupakan orang yang dituakan di Pasar Butung. Pengurus tidak berani menolak permintaannya.

“Secara lisan dia (M Irsyad) berkata kepada pengurus, mari mi itu uang saya kumpul. Nanti kemudian hari, SHU-nya nanti kita bagi setiap tahun. Saya membayar ke pemerintah kota dan PT Latunrung,” kata Anwar menirukan perkataan M Irysad sejak ada perjanjian kontrak antara PT Latunrung dengan Pemkot Makassar tahun 1998 silam.

Anwar menyebut Isryad telah melanggar komitmen itu. “Dia memperkaya sendiri. Bahkan mengkudeta saya dengan mengangkat anaknya (Andri Yusuf) sebagai ketua,” imbuhnya.

Karena itu Anwar melaporkan Irsyad ke Polda Sulsel, 16 Mei 2019 atas dugaan penggelapan dana koperasi sebesar Rp82 miliar. Tetapi, laporan itu dimentahkan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel dengan mengeluarkan A2 atau penghentian penyelidikan, 3 Oktober 2019.

Kuasa Hukum Anwar, Hari Ananda Gani sangat menyayangkan hal ini. Sebab, barang bukti berupa kwitansi pembayaran yang disetorkan dianggap tidak memenuhi syarat. Penyelidikan kasusnya dihentikan.

“Alasan penyidik menghentikan penyelidikan sangat tidak rasional. Sebab, wewenang untuk melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti tidak dilakukan sama sekali. Ada apa ini,” kata Gani dengan nada kecewa kemarin.

Menurutnya, bukti kwitansi dana koperasi dari hasil sewa tempat pedagang di pasar butung, jelas tidak pernah masuk ke dalam rekening koperasi. Tetapi, semuanya masuk ke rekening pribadi milik Irsyad sejak 2011-2018.

Rinciannya sebutnya, uang masuk ke rekening PT Bina Persada (milik Irsyad Doloking) Rp17,1 miliar, selanjutnya masuk ke rekening PT Duta Graha Properti sebanyak Rp4,39 miliar, lalu ke rekening Danamon milik terlapor Rp281 juta.

Lainnya masuk ke rekening Bank BNI terlapor sebanyak Rp54,6 miliar, ke rekening Bank Mandiri terlapor Rp200 juta, ke rekening BRI terlapor Rp1,05 miliar, bahkan masuk ke rekening mitra Irsyad Doloking Rp3,5 miliar. Ada juga diterima secara tunai Rp917 juta.

“Totalnya Rp82 miliar masuk ke rekening pribadi terlapor. Bukti kwitansi sudah kita serahkan, malah dianggap tidak cukup karena tidak ada catatan pembayaran sewa dari pedagang oleh koperasi,” ungkapnya sembari memperlihatkan catatan transaksi keuangan yang masuk ke terlapor. (ans/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...