Eks Koruptor Tetap Bisa Maju di Pilkada, Saut Situmorang: KPU Terburu-buru Menurut Saya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasrah terkait aturan mantan terpidana korupsi atau bekas koruptor mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) teranyar memperbolehkan mantan koruptor ikut Pilkada.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mulanya mempertanyakan kandidat yang lebih baik ketimbang mantan koruptor. Saut menyebut, KPK tak bisa menentang hal tersebut lantaran dasar hukum pencalonan eks narapidana koruptor dalam pilkada telah dikeluarkan.

“Apa memang enggak ada yang lain lagi? Tapi, karena memang aturannya begitu, siapa pun boleh masuk (ikut Pilkada 2020), silakan saja. Siapa saja boleh menilai,” kata Saut di Jakarta, Minggu (8/12).

Ia pun mengajak masyarakat untuk menghormati aturan tersebut. Meski, hal ini telah mengundang polemik di tengah masyarakat.

Kendati demikian, Saut mengingatkan agar partai politik (parpol) menjunjung Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) ketika merekrut kader-kader baru ataupun dalam proses kaderisasi. Karena, menurutnya, pedoman tersebut setidaknya dapat meningkatkan integritas para kader parpol.

“Kalau ditanya bagaimana politik cerdas berintegritas itu adalah orang (kader) yang memang track record-nya jelas. Itu saja kadang-kadang terjadi sesuatu. Apalagi yang tidak jelas,” tandas Saut.

Aturan pencalonan mantan koruptor dalam Pilkada 2020 tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ini telah ditetapkan pada 2 Desember 2019 lalu.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...