Eks Koruptor Tetap Bisa Maju di Pilkada, Saut Situmorang: KPU Terburu-buru Menurut Saya


Pasal 4 PKPU 18/2019 mengatur tentang syarat warga negara Indonesia (WNI) untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 24 ketentuan yang dijabarkan, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi.

Larangan bagi mantan terpidana khususnya tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h PKPU 18/2019. Di sana, hanya tercantum larangan bagi bekas terpidana bandar narkoba dan eks terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Kendati mengakomodir mantan koruptor untuk maju sebagai calon kepala daerah, KPU menyisipkan instrumen agar partai politik tak mengutamakan bekas terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada. Imbauan tersebut tertuang dalam Pasal 3A Ayat 3 dan 4.

Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap keputusan KPU menerbitkan PKPU 18/2019 telalu terburu-buru. Pasalnya, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengeluarkan keputusan tentang boleh atau tidaknya eks koruptor mencalonkan diri pada Pilkada 2020 pada Rabu (11/12).

“KPU terburu-buru menurut saya. Soalnya Rabu depan merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang boleh atau tidaknya mantan terpidana korupsi menjadi calon kepada daerah,” kata Donal.

Donal menilai, KPU terbawa oleh penolakan DPR terkait aturan mantan koruptor yang dilarang mencalonkan diri di pilkada. Sehingga, menurutnya, KPU terkesan mengalah dan menerbitkan PKPU tersebut.

Komentar

Loading...