KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020, Ketua KPK: Prihatin


FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada 2020.

Agus mempertanyakan pertimbangan KPU yang tak melarang eks koruptor untuk diperbolehkan berlaga dalam kontestasi Pilkada.

“Prihatin saja. Kalau orang pernah jadi koruptor apalagi terpidana dalam perjalanannya kita tahu orang tersebut mentalitasnya seperti apa kok masih dipertahankan? Kan mestinya tidak,” kata Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Menurut Agus, pemberantasan korupsi hanya dapat tercapai dengan konsistensi. Hal ini yang seharusnya dilakukan KPU yang sebelumnya sempat melarang mantan koruptor mengikuti Pemilihan Legislatif 2018 lalu.

“Jadi untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten,” tegasnya.

Sebelumnya, KPU akhirnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Dalam PKPU itu, mantan terpidana korupsi tak dilarang maju di Pilkada 2020.

PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Isi Pasal 4 ayat H tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar

Saksikan video berikut: