2020 TPP Berlaku, BKPSDM Harus Awasi Ketat ASN

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus ketat. Penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dituntut objektif.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Iswady Padasi menyampaikan, fungsi pengawasan mesti dilakukan lebih ekstra. Jangan ada ASN malas yang mendapatkan TPP penuh.

Fungsi pengawasan ini, kata dia, dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hasil penilaian mereka nantinya yang akan menjadi acuan berapa TPP yang bisa diterima ASN setiap bulannya.

Dia menyebut, nilai yang sudah ditetapkan hanyalah sebagai batas tertinggi. Namun jika ada ASN yang kinerjanya dinilai tak maksimal, maka TPP-nya otomatis ikut menurun.

“Kalau tidak masuk misalnya yah tidak dapat juga. Anggarannya kan hampir Rp300 miliar. Itu belum tentu diterima. Kalau ada yang malas kan semakin rendah juga,” kata Iswady.

Besaran TPP dihitung berdasarkan beban kerja 40 persen, prestasi kerja 60 persen, kondisi kerja 10 persen, kelangkaan profesi maksimal 100 persen, tempat bertugas 10 persen, dan pertimbangan objektif lainnya yang merujuk pada PP 69/2010. Kemudian dilihat berdasarkan kelas jabatan.

“Itu TPP koordinasinya di BKPSDM. Uangnya di kami. Berapa pun penilaian BKPSDM kami ikut. Berapa yang tidak bagus kinerjanya yah begitu juga yang diberikan,” jelas Iswady.

Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman mengaku siap melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN di lingkup Pemkot Makassar. Apalagi dengan diterapkannya TPP tahun depan.

“Pasti kita evaluasi. Setiap ASN yang kinerjanya tak maksimal akan kita tegur. Nanti kita koordinasikan ke setiap OPD,” singkatnya. (ism/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...