BPK Sulsel Beber Modus Manipulasi Perjalanan Dinas Pejabat

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — BPK Perwakilan Sulsel mengungkap adanya manipulasi anggaran perjalanan dinas. Salah satu modusnya, memperpanjang durasi waktu perjalanan dinas.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, Wahyu Priono mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan masih didapati banyaknya masalah anggaran. Terutama menyangkut ketidakpatuhan belanja daerah.

Wahyu mencontohkan, ada temuan pegawai melakukan perjalanan dinas yang sebenarnya hanya dua hari. Namun, laporan pembayarannya hingga lima hari.

BPK juga mengungkap modus lain untuk “merampok” uang negara. Perilaku lancung itu yakni, melapor menginap di hotel, tetapi sebenarnya tidak menginap di hotel.

“Ini termasuk pemborosan dan kelebihan pembayaran. Syukur-syukur kalau tidak langsung diperiksa BPK dan Kejaksaan,” ungkap Wahyu dalam refleksi akhir tahun yang digelar DPRD Makassar di Hotel Claro, Senin, 9 Desember.

Wahyu tidak mengungkap secara langsung daerah yang masih melakukan praktik manipulatif anggaran. Namun, dia berharap ke depan tidak ada lagi organisasi perangkat daerah atau OPD yang memakai pola manipulatif tersebut. Dengan begitu, tidak ada lagi tindakan manipulatif yang dapat merugikan negara.

Kecurangan lain yang juga masih menjadi temuan BPK adalah kekurangan volume pada proyek pembangunan gedung, bangunan, jalan, dan irigasi. “Seringkali volume pengerjaan fisik ada selisih,” imbuhnya.

Wahyu juga memberikan atensi terhadap aset fasilitas umum atau fasum dan fasilitas sosial atau fasos yang dilaporkan telah diserahkan. Akan tetapi, ternyata belum dicatat.

Pada acara yang sama, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, dialog akhir tahun memang sengaja dilaksanakan dengan mengundang semua unsur pemerintahan.

Termasuk mengundang BPK Perwakilan Sulsel yang selama ini mengawasi keuangan daerah. Harapannya semua unsur pemerintahan tidak lagi mengulang kesalahan dalam pengeloaan keuangan.

“Ini BPK kita hadirkan sebab ke depan kita mau supaya tidak ada kerugian negara karena kesalahan administratif,” bebernya. (abd/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...