Komisi IX DPR-RI Desak Menkes Kembalikan Status BKMM

0 Komentar

Segera Cabut Permenkes 60 Tahun 2019

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi IX DPR-RI mendesak Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR dr Terawan Agus Putranto mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 60 Tahun 2019 yang memerjer Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makasar dan RS Tadjuddin Chalid.

Keputusan itu diambil melalui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja dengan Kementerian terkait menyikapi membahas isu-isu aktual bidang kesehatan.

Rapat yang berlangsung Selasa 9 Desember 2019 dipimpin Felly Estelita Runtuwene, selaku Ketua Komisi IX didampingi unsur pimpinan lainnya dari Komisi IX. Hadirpula Menteri Kesehatan DR dr Terawan Agus Putranto beserta beberapa stafnya.

Mengemuka dalam rapat tersebut, Permenkes 60 Tahun 2019 itu dinilai tidak relevan dengan kondisi terkini pelayanan kesehatan di mana mengecilkan peranan BKMM yang sejak lama menjadi pusat pelayanan kesehatan mata di Indonesia Timur.

Legislator dari Partai Demokrat Sulsel Aliyah Mustika Ilham yang menjadi inisiator mempertanyakan kejelasan Permenkes Nomor 60 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dr Tadjuddin Chalid Makassar pada Pasal 62 yang menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi serta beberapa pengelolaan BKMM dialihkan ke RS Tajuddin Chalid.

“Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan mata masyarakat Indonesia bagian timur, kita mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019 sehingga BKMM Makasar tetap beroperasi dan dipersiapkan menjadi Rumah Sakit Khusus (RSK) Mata yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB,” kaya Aliyah Mustika Ilham, Selasa 10 Desember 2019.

Selain soal nasib BKMM, Komisi IX juga membahas banyak hal terkait issu kesehatan diantaranya Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Penyerapan APBN tahun anggaran 2019 hingga 30 November 2019. Dibahas pula Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa BPOM RI berwenang menerbitkan izin edar obat dan makanan.


Sebelum dibahas dalam rapat di DPR, perjuangan panjang BKMM agar tetap beroperasi telah dilakukan para pegawai BKMM. dr. Andi Sengngeng Relle, Sp.M MARS selaku ketua Tim sempat menggelar aksi demontrasi menentang kebijakan tersebut. Mereka pun telah menemui DPRD Kota Makassar menyampaikan aspirasinya.

Kepada FAJAR, dr Andi Sengngeng Relle, mengatakan, aspirasi yang disampaikan ke DPR-RI semoga bisa segera terealiasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta beberapa pengelolaan BKMM tidak boleh dilegitimasi karena itu sama saja menghilangkan layanan kesehatan khusus.

Menurutnya, kebijakan itu memang sangat mendiskriminasi pelayanan kesehatan Mata Masyarakat yang ada di Makassar. (aci)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...