Komisi IX DPR-RI Desak Menkes Kembalikan Status BKMM


Selain soal nasib BKMM, Komisi IX juga membahas banyak hal terkait issu kesehatan diantaranya Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Penyerapan APBN tahun anggaran 2019 hingga 30 November 2019. Dibahas pula Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa BPOM RI berwenang menerbitkan izin edar obat dan makanan.


Sebelum dibahas dalam rapat di DPR, perjuangan panjang BKMM agar tetap beroperasi telah dilakukan para pegawai BKMM. dr. Andi Sengngeng Relle, Sp.M MARS selaku ketua Tim sempat menggelar aksi demontrasi menentang kebijakan tersebut. Mereka pun telah menemui DPRD Kota Makassar menyampaikan aspirasinya.

Kepada FAJAR, dr Andi Sengngeng Relle, mengatakan, aspirasi yang disampaikan ke DPR-RI semoga bisa segera terealiasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta beberapa pengelolaan BKMM tidak boleh dilegitimasi karena itu sama saja menghilangkan layanan kesehatan khusus.

Menurutnya, kebijakan itu memang sangat mendiskriminasi pelayanan kesehatan Mata Masyarakat yang ada di Makassar. (aci)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR