Ini Daftar 6 OPD Sarat Manipulasi Perjalanan Dinas


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Perjalanan dinas masih rawan dimanipulasi. Sudah harus mendorong digitalisasi agar transaksi dapat terpantau.

Dalam acara refleksi akhir tahun yang digelar DPRD Makassar di Hotel Claro, Senin, 9 Desember, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel, Wahyu Priono menyatakan berdasarkan hasil temuan masih didapati banyaknya masalah terutama yang menyangkut ketidakpatuhan dalam belanja daerah.

Wahyu mencontohkan, ada temuan OPD melakukan perjalanan dinas yang sebenarnya hanya riil dua hari, tetapi ternyata dibayar lima hari. Ada juga yang tidak menginap di hotel, tetapi dalam laporan tercatatkan harus membayar hotel.

“Kami berharap ini tidak terjadi lagi karena ini termasuk pemborosan dan menyebabkan kelebihan pembayaran,” ungkap Wahyu.

Ia mewanti-wanti SKPD untuk tidak lagi memakai pola tersebut, sebab BPK sudah mengidentifikasi dan mengetahui praktik memanipulasi perjalanan dinas.

Pada Juni lalu, Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR juga pernah memberi peringatan kepada enam OPD. Sesuai rekomendasi KPK, perjalanan dinas di instansi itu pada 2017, 2018, dan 2019, sarat masalah.

Enam OPD yang diperingati adalah Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, dan Sekretariat DPRD Sulsel. Usai konsultasi dengan KPK, Inspekstorat meminta pengembalian sisa perjalanan dinas yang diselewengkan.

“Nilainya bervariasi. Ada ratusan juta, dan miliaran rupiah juga. Wajib mengembalikan uang sisa. Harus uang pribadi, karena ini kerugian negara. Ada sisa anggaran yang tidak kembali. Kami beri kelonggaran untuk cicil pengembalian perjalanan dinas,” jelasnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar