Koruptor Dihukum Mati, Saut Situmorang: Cerita Lama yang Selalu Ada di Pasal 2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku tak tertarik membahas isu koruptor dihukum mati. Menurutnya, hal itu merupakan wacana lama yang tidak terealisasi.

“Sebenarnya saya enggak terlalu tertarik bahas itu,” kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/12).

Saut menyampaikan, hukuman mati dalam tindak pidana korupsi bukanlah barang baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Ya sebenarnya itu kan, apa namanya ya cerita lama ya yang selalu ada di pasal 2. Tapi di pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos,” ucap Saut.

Terkait adanya revisi UU KPK, lanjut Saut, dirinya lebih menginginkan UU Tipikor yang diubah, dibandingkan mengubah UU KPK. Menurut Saut, sejatinya dalam UU Tipikor korupsi sekecil apapun termasuk melibatkan swasta antar swasta, harus dijerat oleh penegak hukum, termasuk KPK.

“Saya malah lebih tertarik bagaimana caranya kalau ada sopir truk menyogok sopir forklift di pelabuhan juga diambil (ditangkap), gitu loh. Loh itu kan bukan kewenagan KPK? Ya, iya makanya UU KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, terus kemudian UU Tipikor-nya diganti,” terang Saut.

Menurutnya, selama ini KPK hanya ditugaskan untuk mengungkap kasus korupsi skala besar dengan kerugian negara yang besar. Padahal kata Saut, perilaku korupsi dimulai dari sesuatu yang kecil.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar


Comment

Loading...