Oknum Pegawai BPN Tarik Dana “Ilegal” dari Warga yang Urus Sertifikat, Akhirnya…

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sulbar Azhary Fardiansyah

FAJAR.CO.ID, MAMUJU-- Oknum pegawai BPN Polewali Mandar akhirnya mengembalikan dana pengurusan sertipikat tanah kepada warga karena proses penarikan dana tersebut tidak melalui standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Pengembalian ini dilakukan setelah melalui proses di meja Ombudsman RI Sulbar.

Dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Sulbar ditemukan adanya tindakan maladministrasi berupa penarikan biaya pengurusan sertipikat tanah yang tidak melalui prosesur oleh oknum juru ukur Kantor BPN Polewali Mandar.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sulbar Azhary Fardiansyah mengatakan, sekitar tahun 2016 lalu sejumlah masyarakat Desa Indu Makkombong, Kab. Polewali Mandar melakukan pengurusan sertipikat tanah.

Pada saat itu warga beranggapan mereka ikut dalam program prona dari Kantor Pertanahan karena melibatkan oknum petugas BPN, namun yang sebenarnya kegiatan tersebut bukan kegiatan Prona melainkan pemisahan sertipikat akan tetapi prosedurnya tidak melalui menyalahi aturan karena tidak terdaftar di agenda kantor BPN Polman,

Hal itu diketahui beradasarkan hasil klarifikasi kepala Desa Induk Makkombong dan pihak BPN Polewali, kepada Tim Pemeriksan Ombudsman RI Sulbar.

"Setelah ditelusuri pada tahun 2016 ada salah seorang juru ukur dari Kantor Pertanahan Polewali Mandar yang mengumpulkan dan menerima dana sebesar Rp. 500.000 setiap warga untuk biaya pengukuran namun sampai tahun 2019 proses permohonan masyarakat tidak juga berjalan di Kantor Pertanahan, disini awal mula masalah ini muncul ke permukaan adanya keluhan warga," jelas Azhary

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...