PDIP Lebih Setuju Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Dijatuhi Hukuman Mati

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung sepenuhnya pemberian sanksi berat kepada koruptor. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. (Dery Ridwansah/JawaPso.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Penerapan hukuman mati kepada koruptor harus melalui pertimbangan kemanusiaan yang mendalam. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru lebih sepakat apabila koruptor dimiskinkan sebagai sanksi sosial dari kejahatannya.

Ditegaskan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, partainya mendukung sepenuhnya pemberian sanksi berat kepada koruptor. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Hukuman yang seberat-beratnya bagi koruptor itu relevan, karena ditinjau dari daya kerusakannya. Tapi kita juga harus lihat semangat pendirian republik ini, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasui melindungi kehidupan itu,” kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Menurut Hasto, ada aspek kemanusiaan yang harus dipertimbangkan dalam memberikan sebuah hukuman. Oleh karena itu, PDIP mendorong agar koruptor dimiskinkan ketimbang dijatuhi hukuman mati.

“Harapannya, dengan dimiskinkan maka akan memberikan efek jera bagi pelakunya. Itu jauh lebih relevan dibanding hukuman mati, mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi nasional yang menghapuskan hukuman mati tersebut,” ucap Hasto.

Hasto menyebut, langkah-langkah yang bersifat shock therapy memerlukan pertimbangan kemanusiaan. Karena itu menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut.

“Kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang perorang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang akan menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal ini agar ada efek jera terhadap para pelaku korupsi. “Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ucap Jokowi.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...