Infografis

MENDIKBUD UBAH SISDIKNAS

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) berubah. Mulai PPDB, ujian, hingga pengajaran.

PADA 2021, Ujian Nasional akan dihapuskan. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) juga tak seperti tahun ini. Ada perubahan pada PPDB 2020 nanti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan empat kebijakan baru. Disampaikan di hadapan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 11 Desember.

Empat kebijakan itu terkait Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP), dan PPDB. Khusus USBN, UU Sisdiknas sudah jelas memaparkan bahwa murid dievaluasi oleh guru.

Kelulusan siswa semestinya ditentukan oleh sekolah. Mengembalikan posisi USBN menjadi kewenangan sekolah, dianggapnya menjadi kebijakan yang tepat.

Semua sekolah berhak menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tetap mengacu pada kompetensi dasar yang sudah ada pada kurikulum saat ini. Namun, Nadiem memberi catatan, pihaknya memaksakan sekolah untuk harus mengubah tes kelulusan.

“Kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu, itu dipersilakan,” beber mantan CEO Gojek itu.

Bagi sekolah yang ingin melakukan perubahan dan penilaian dengan cara lebih holistik, diperbolehkan. Misalnya, sekolah hanya tak melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda.

Ada esai portofolio dan penugasan penugasan lain seperti tugas kelompok serta karya tulis. “Jadi konsep ini tadinya sekolah diberikan soal-soal dari dinas untuk menyelenggarakan ujian di dalam sekolah. Tapi ini sekarang haknya 100 persen ada di sekolah,” ungkap Nadiem.

Sentuh Karakter

Kebijakan lainnya, penggantian sistem Ujian Nasional (UN) yang dimulai pada 2021 mendatang. Kebijakan mengalihkan UN menjadi asesmen, dilakukan berdasarkan survei dan diskusi dengan banyak orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah.

Sekadar catatan, dalam dunia pendidikan, asesmen atau assesment adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Hal ini untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini, materi UN terlalu padat. Fokusnya cenderung mengajarkan menghafal, bukan kompetensi pelajaran. Belum lagi ini sudah menjadi beban stres bagi orang tua dan siswa.

“UN hanya menilai 1 aspek, yaitu yang kognitifnya. Bahkan nggak semua aspek kognitif kompetensi dites. Lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa,” ungkapnya.

UN 2020 pun tetap akan dijalankan sesuai dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, sistem itu harus menjadi yang terakhir. Dia ingin upaya penilaian via asesmen dan survei karakter yang nantinya fokus dilakukan semua sekolah.

Asesmen ini nantinya tak lagi dilakukan di akhir jenjang, melainkan di pertengahan jenjang. Alasanya agar sekolah dan guru bisa melakukan perbaikan terhadap siswa, sebelum mereka lulus ke jenjang berikutnya.

Pihaknya juga berupaya agar sistem penilaian UN tak lagi menjadi penilaian untuk tetap lanjut ke jenjang berikutnya. ”Bukan lagi bahasa, bukan mata pelajaran matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi,” jelas Nadiem.

RPP Berubah

Kebijakan tentang RPP yang selama ini dinilai menyulitkan guru juga dievaluasi. Format RPP yang dahulu terdiri dari 13 komponen, dianggap begitu padat dan menjadi beban. Dengan format lama ini, guru harus menulis sebanyak 13 halaman, hanya untuk syarat administasi.

“Nanti cukup satu halaman saja untuk RPP. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, sekarang kita buat 3 saja. Komponen intinya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assesment,” ungkapnya.

Kesulitan Zonasi

Sistem zonasi yang sebelumnya mendapat jatah paling besar juga dievaluasi. Menurut Nadiem sistem ini bagus, hanya saja ada beberapa daerah yang kesulitan. Tak semua siap dengan kondisi populasi zonasi yang tentu berbeda di setiap wilayah.

Porsi prestasi diperbesar menjadi 30 persen untuk merangsang anak-anak. Meski begitu, pihaknya tetap akan menyerahkan kuota prestasi ini ke setiap daerah yang nantinya melaksanakan PPDB.

Wapres Ma’ruf Amin menganggap penghapusan UN tak menjadi persoalan. Hanya saja, harus ada pengganti yang mesti menjadi alat ukur baru. Mesti lebih efektif, ketimbang sistem yang ada saat ini.

“Yang penting kan karakter nilai untuk melahirkan integritas. Dunia pendidikan kita masih bUtuh alat ukur yang lebih baik. Tetapi usulan untuk assesmenT dari mendikbud belum dibicarakan,” katanya.

Masih Bingung

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel, Sabri yang mewakili Kadis Pendidikan Sulsel, mengatakan dari penerapan sistem pendidikan baru tersebut, ada tiga regulasi baru yang dikeluarkan Mendikbud. Baik itu dalam bentuk peraturan serta keputusan menteri.

Hanya saja, saat awal mendengarkan hampir semua wilayah masih bingung dengan konsep tersebut. Terutama konsep pengganti USBN dan UN yang menurutnya masih merupakan hal tabu.
“Makanya akan ada beberapa regulasi baru lagi untuk mempertegasnya,” jelas Sabri.

Soal RPP, dia yakin seluruh guru sepakat komponen pelaporan setiap semester tersebut dipangkas. Sebelumnya mereka harus membuat RPP hingga 20 lembar, yang melaporkan kegiatan dan aktivitas siswa di kelas. Sangat menyita waktu guru.

Sistem zonasi dan prestasi pada PPDB pun, kata dia, juga dievaluasi. Dia mengakui zonasi tahun ini memang menjadi persoalan, lantaran kondisi fasilitas pendidikan yang tak berbanding lurus dengan lulusan. Belum lagi porsi zonasi sangat besar.

“Memang konsepnya Merdeka Belajar baik untuk guru dan siswa. Meskipun masih butuh pendalaman, tetapi kami tetap mendukung upaya ini. Tetap masih akan ada evaluasi lanjutan sebelum semuanya diterapkan,” tambahnya. (*)

Comment

Loading...