Politikus PDIP Ingin Penjelasan Nadiem Makarim soal Pengganti UN

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markarim memiliki terobosan baru perihal metode penggantian evaluasi proses belajar bagi peserta didik. Terobosan tersebut yakni ditiadakannya Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan ‎suatu proses termasuk pendidikan membutuhkan evaluasi hasil. Sehingga rencana penghapusan UN sebenarnya adalah mengganti metode evaluasi proses belajar dengan metode asesmen kompetensi minimum.

“Metode evaluasi proses belajar baru ini tentu harus dijelaskan lebih detail terutama menyangkut proses dan implementasinya. Sehingga tetap ada pola dan standardisasi yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan para guru yang menjadi ujung tombak proses pendidikan Indonesia,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (12/12).

Intinya, menurut politikus PDIP ini, metode evaluasi dengan asesmen kompetensi minimum ini harus memperhatikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Hal itu dilakukan untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang siap masuk dunia kerja.

‎Andreas mengatakan, sebelum metode evaluasi berbasis asesmen kompetensi minimum ini diterapkan. Maka Kemendikbud wajib mempersiapkan para tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan.

“Seperti sekolah dan komponen peralatan pendidikan yamg sesuai bidang studi para peserta didik,” katanya.

Kemendikbud juga harus memberikan perhatian lebih pada jaminan kesejahteraan guru dan beban kerja. Sehingga para tenaga pendidik ini bisa fokus pada konten pendidikan ketimbang tugas adiministratif.

Oleh karena itu, momentum penggantian evaluasi proses belajar bagi peserta didik ini harus diikuti dengan penyesuaian dan peningkatan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru sesuai beban kerja dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mendukung kompetensi pendidikan.

Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN.

“Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter,” ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan.

Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa. Hasilnya adalah tidak baik. Karena siswa fokusnya menghafal materi yang telah dipelajari.

Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga ia menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.

“Jadi memang belum menyentuh karekter siswa secara holistik,” tuturnya. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...