Soal Proyek di Perumnas, Wakil Ketua DPRD Wajo Mewanti-wanti OPD Terkait

0 Komentar

Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini Hasan.

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — DPRD Kabupaten Wajo mewanti-wanti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Wajo. Dewan menilai pengalihan jalan rabat beton di kawasan perumnas, bisa menjadi bumerang.

Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini Hasan menyampaikan, persoalan pengalihan proyek penunjukan langsung yang dilaksanakan CV Budi Utama itu, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Jelas bisa, karena seakan proyek ini diakali titik lokasinya. Di RKA nomenklatur ruas atau lokasi cuma Jalan Pisang Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo,” jelasnya, Kamis, 12 Desember 2019.

Seharusnya, kata Andi Senurdin, sapaannya, jika proyek senilai Rp199 juta itu betul-betul lokasinya di kawasan Perumnas Assorajang. Maka, di nomenklatur lokasi atau ruas pekerjaan lebih mendetail. Yakni, Jalan Pisang Perumnas Assorajang Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo.

“Dan instansi terkait harus bisa membuktikan berita acara penyerahan aset perumnas tersebut ke pemerintah daerah. Itu sebagai dasar mereka melakukan pengerjaan,” ujarnya.

Sebab kalau tidak dibuktikan, akan berimplikasi hukum. Karena bertentangan Perda Wajo No 24 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah.

“Jelas pelanggaran, kalau kemudian tidak ada berita acara penyerahan. Bisa menjadi bumerang, semua yang terlibat bisa saja terjerat hukum,” tuturnya.

Termasuk, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabid Bina Marga, Konsultan Pengawas, Pengawasan Lapangan. Terlebih kalau proyek itu dibayarkan, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Wajo, Andi Pameneri ikut terseret.

“Kan yang bertandatangan untuk pencairan persetujuan dia (Andi Pameneri, red),” urainya. (man)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...