Begini Respons Jubir KPK Mengenai Masa Hukuman Mantan Bupati Buton

Febri Diansyah-- JawaPos.com

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara perihal dipotongnya masa hukuman mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun oleh Mahkamah Agung.

Hal ini karena beredar informasi jika Umar bebas dari hukuman, meski dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), penyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu hanya dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan PK Umar Samiun. Masa hukuman Umar dikurangi menjadi tiga tahun penjara. Sehingga Umar menjalani hukuman penjara selama tiga tahun sembilan bulan jika merujuk pada putusan pengadilan tingkat pertama.

“Jadi informasi yang seolah-olah mengatakan putusan PK di MA terhadap terdakwa Umar Samiun adalah vonis bebas tidak benar,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (13/12).

“Informasi yang benar adalah pada putusan PK tetap terdakwa melakukan korupsi, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta. Putusan telah dijatuhkan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 lalu oleh Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi,” sambungnya.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun menyampaikan, KPK belum menerima salinan putusan Umar Samiun. Namun, lembaga antirasuah berharap MA secepatnya dapat mengirim salinan putusan PK.

“Salinan putusan PK untuk terdakwa Umar Samiun belum kami terima. Mungkin sedang dalam proses. Tapi, KPK sudah koordinasi dengan pihak humas MA,” tegas Febri.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...