Begini Respons Jubir KPK Mengenai Masa Hukuman Mantan Bupati Buton

0 Komentar

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara perihal dipotongnya masa hukuman mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun oleh Mahkamah Agung.

Hal ini karena beredar informasi jika Umar bebas dari hukuman, meski dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), penyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu hanya dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan PK Umar Samiun. Masa hukuman Umar dikurangi menjadi tiga tahun penjara. Sehingga Umar menjalani hukuman penjara selama tiga tahun sembilan bulan jika merujuk pada putusan pengadilan tingkat pertama.

“Jadi informasi yang seolah-olah mengatakan putusan PK di MA terhadap terdakwa Umar Samiun adalah vonis bebas tidak benar,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (13/12).

“Informasi yang benar adalah pada putusan PK tetap terdakwa melakukan korupsi, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta. Putusan telah dijatuhkan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 lalu oleh Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi,” sambungnya.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun menyampaikan, KPK belum menerima salinan putusan Umar Samiun. Namun, lembaga antirasuah berharap MA secepatnya dapat mengirim salinan putusan PK.

“Salinan putusan PK untuk terdakwa Umar Samiun belum kami terima. Mungkin sedang dalam proses. Tapi, KPK sudah koordinasi dengan pihak humas MA,” tegas Febri.

Sebelumnya, MA kembali memotong hukuman pidana untuk terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara. Penyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu dikurangi hukumannya dalam putusan peninjauan kembali (PK).

“Pidana turun dari penjara selama tiga tahun sembilan bulan menjadi penjara tiga tahun penjara,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Pada putusan PN Jakarta Pusat, Samsu Umar divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Samsu dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011.

Tak terima atas putusan pengadilan tingkat pertama, Samsu Umar mengajukan permohonan PK dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi pada 2011.

Umar memberikan uang sebesar Rp 1 miliar ke Akil. Suap itu diduga untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Umar awalnya kalah dalam Pilkada Kabupaten Buton pada 2011. Atas keputusan tersebut, Samsu mengajukan gugatan ke MK. MK mengeluarkan putusan sela yang menyatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hasilnya, Samsu dan Bakry mendapat perolehan suara sah terbanyak. Setelah kemenangan itu, Akil disebut menagih uang ke Samsu.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...