Sangat Dominan, 5 Petahana Berpotensi Lawan Kolom Kosong

0 Komentar

nurmal idrus

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Lima daerah dari 12 daerah berpilkada 2020 berpotensi petahana bupati melawan kolom kosong. Kans petahana dinilai masih cukup kuat.

Kolom kosong diprediksi muncul lima daerah itu yakni kabupaten Selayar, Gowa, Soppeng, Luwu Timur, dan Tana Toraja. Para petahana itu; Adnan Purichta Ichsan (Gowa), Basli Ali (Selayar), Kazwadi Razak (Soppeng), Thorig Husler (Lutim), dan Nicodemus Biringkanae (Tana Toraja).

Daya tawar petahana masih sangat kuat. Sejumlah hasil survei bahkan menunjukkan elektabilitasnya di atas 50 persen. Sehingga, kemungkinan munculnya calon penantang incumbent sangat kecil. “Lima daerah ini berpotensi kolom kosong karena incumbentnya ini sangat dominan dan tingkat keterpilihannya di atas 50 persen,” kata Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus dalam forum diskusi ngobrol politik di warkop 212, Makassar, Minggu, 15 Desember.

Nurmal melihat calon incumbent dianggap berhasil oleh masyarakat, sehingga ekspektasi pemilih terhadap incumbent di lima daerah itu sangat tinggi. Mereka diharapkan bisa memimpin kembali. “Ini menjadi warning bagi figur di lima daerah ini, agar mereka bisa menghindari ini karena itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi.” ungkapnya.

Bakal calon bupati Selayar, Basli Ali yang merupakan calon petahana ini mengakui di Selayar belum ada penantangnya yang serius untuk maju. Sehingga, jika berhadapan dengan kolom kosong pun dia sangat siap. “Memang dari kacamata kita belum ada gerakan yang massif di Selayar. Meskipun nanti harus kolom kosong kita tetap siap. Intinya kondisi apapun kita siap,” ujarnya.

Petahana Lutim, Muhammad Thoriq Husler sangat berharap punya penantang. Para tokoh yang selama ini dikabarkan akan ikut bertarung, Thoriq ingin mereka benar-benar serius. “Kolom kosong itukan bisa dikata tidak baik juga. Kita harap ada kompetisilah. Tetapi kalau memang hanya satu nantinya yah mau bagaimana lagi,” tuturnya.

Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad melihat, salah satu cara untuk mencegah munculnya kolom kosong, harus adanya regulasi mengenai pembatasan dukungan maksimal setiap kandidat. Akan tetapi pada pilkada 2020, belum ada regulasinya. “Artinya kolom kosong tetap dibenarkan meski itu adalah kemunduran proses demokrasi,” beber Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini.

Sehingga, dengan adanya pembatasan dukungan maksimal kepada calon, secara otomatis kompetisi akan ada di setiap pesta dekomrasi. Misalnya, setiap calon maksimal dapat dukungan 15 kursi. “Nah tentu itu membuka peluang bagi kandidat lain untuk mendapat rekomendasi partai dan parpol tidak numpuk di salah satu kandidat,” ungkapnya. (bay/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...