Kenaikan Pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob Jadi Komjen Dikritik IPW

ILUSTRASI: Kenaikan pangkat Polri (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat kenaikan pangkat Kadiv Humas Polri dan Kakor Brimob dari bintang dua (Irjen) menjadi bintang tiga (Komjen) harus dibatalkan.

Pasalnya, rencana itu dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat dan bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyederhanaan eselon di pemerintahan.

“Peningkatan status Kadiv Humas dan Kakor Brimob itu bertentangan dengan penjabaran tugas pokok Polri yang mengedepankan tugas-tugas reskrim, lalu lintas, sabhara dan binmas,” kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Selasa (17/12).

Neta mengatakan beban kerja Kadiv Humas Polri jauh lebih ringan dibandingkan beban kerja Kapolda Metro Jaya yang juga berpangkat bintang dua. “Apakah beban tugas Kadiv Humas lebih tinggi dari Kapolda Metro Jaya sehingga pangkatnya harus dibintangtigakan?” katanya.

IPW menilai Polri selama ini cenderung melebarkan organisasinya yang tujuannya mengakomodir jabatan para perwiranya yang menganggur meski telah memenuhi syarat naik pangkat. “Padahal pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sementara akibat pelebaran organisasi itu, jumlah jenderal di Polri semakin banyak,” katanya.

Neta menambahkan, akibat terlalu banyaknya perwira tinggi, 80 persen anggaran Polri dialokasikan untuk belanja pegawai. “Akibatnya, meski dari tahun ke tahun anggaran Polri terus bertambah tapi tidak bisa maksimal membenahi infrastruktur dan fasilitas kerja personelnya karena anggaran tersedot untuk membiayai fasilitas dan tunjangan para jenderal yang jumlahnya semakin banyak,” katanya.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR