FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Dana kecamatan sebesar Rp94 miliar mengendap di kas daerah. Mayoritas honor ketua RT dan RW.
Bappeda Kota Makassar mencatat sepuluh kecamatan masuk zona merah. Serapan anggaran 2019 belum maksimal. Masih di bawah 76 persen.
Data yang dihimpun FAJAR, dua kecamatan masih memiliki sisa dana Rp15 miliar. Masing-masing kecamatan Tallo dan Makassar. Banyaknya dana yang tak terpakai mayoritas honor untuk ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) yang belum dibayar.
Camat Rappocini, Hamri Haiya, mengatakan, honor RT/RW yang belum terealisasi memang cukup besar. "Itu yang kita kejar juga," ujarnya, Rabu, 18 Desember.
Hamri tak menampik anggaran yang tersisa dan mesti digunakan mencapai Rp9 miliar. Dia tak bisa menjelaskan secara rinci. "Kalau dihitung, paling banyak honor. Itu yang kita susun laporan pertanggungjawabannya (LPJ). Semoga sebelum tutup tahun semua sudah kelar," ucapnya.
Camat Biringkanaya, Syahrum Makkuradde, memilih untuk bersikap hati-hati dalam mengelola anggaran. Memang masih ada anggaran Rp10,2 miliar yang belum dilaporkan ke Bappeda.
"Selama ini tidak ada kendala sebenarnya. Kita harusnya bisa capai 87 persen. Kalau realisasi sudah kita lakukan dengan baik. Terutama bayar RT/RW. Cuma karena LPJ-nya belum masuk. Jadi tidak dihitung," terangnya.
Syahrum menjelaskan sisa anggaran tak termasuk skema dana kelurahan. Karena itu merupakan bantuan pemerintah pusat.
Kepala Bappeda, Andi Hadijah Iriani, mengatakan, telah meminta pihak kecamatan untuk merampungkan hingga seratus persen realisasi fisik. "Kalau dihitung secara keseluruhan, dari seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk dinas dan kecamatan, realisasi fisik bisa tembus 90 persen," ungkapnya.